Politik Pemerintahan

Wali Kota Mojokerto Pastikan Distribusi Seluruh JPS Selesai Sebelum Hari Raya Idul Fitri

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat meninjau gudang Perum Bulog Subdivre II Wilayah Surabaya Selatan. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto terus diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memastikan distribusi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sudah diterima warga terdampak Covid-19 sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) usai meninjau secara langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Wilayah Surabaya Selatan. Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja.

Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat dan masih banyak lainnya. Yang kemudian, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.

“Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial,” ungkapnya, Senin (18/5/2020).

Operasi pasar, lanjut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua. Pada JPS berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) dari Pemkot Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KORPRI dan Baznas.

“Yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama dan tidak terjadi keributan di masyarakat. Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber,” terangnya.

Untuk sasaran operasi pasar, Perum Bulog Subdivre II Wilayah Surabaya Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menentukannya. Dalam operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah, merupakan hasil murni komoditi yang dimiliki oleh Perum Bulog, tanpa campur tangan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan-bantuan dari CSR atau perusahaan lainnya.

“Tidak ada namanya, menjual barang-barang hasil bantuan dari CSR atau instansi lainnya, di pasar murah. Semua komoditi murni dari Bulog. Dari kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp300 ribu selama tujuh bulan,” jelasnya.

Penerima bantuan tersebut, merupakan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah 4.103 penerima yang terdata, dimungkinkan angka tersebut terus naik. JPS dalam bentuk sembako di Kota Mojokerto dialokasikan sebanyak 5.500 kuota.

“Tentu dari kuota 5.500 penerima ini, kami memilah masyarakat yang belum mendapatkan JPS jenis pertama, kedua ataupun ketiga. Sisanya kami sisir untuk mendapatkan bantuan yang keempat ini. Data yang kami himpun, juga berdasarkan aduan masyarakat. Ternyata dari 5.500 kuot baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover dari bantuan pertama, kedua dan ketiga. Dan kami meminta kepada semua gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran,” tegasnya.[tin/adv]





Apa Reaksi Anda?

Komentar