Politik Pemerintahan

Wujudkan Kota Sehat dan Rumah Layak Huni,

Wali Kota Mojokerto Dorong Program BRS dan Jamban Sehat Bagi Warga

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah Swadaya (BRS). [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu. Wali Kota Mojokerto menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah Swadaya (BRS) kepada 100 orang secara simbolis di Aula Kantor Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau yang biasa disebut dengan program bedah rumah, tahun ini melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) menyasar dua Kecamatan. Yakni, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Magersari.

Dari dua kecamatan tersebut, program bedah rumah akan diberikan kepada 52 orang di Kelurahan Kranggan, 20 orang di Kelurahan Sentanan dan 28 orang di Kelurahan Balongsari. Nantinya, setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana senilai Rp17.500.000 yang telah ditransfer ke buku rekening masing-masing dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto.

“Dengan adanya program bedah rumah swadaya dapat memberikan kemanfaatan bagi warga. Selain itu, warga tidak perlu khawatir dalam mempergunakan dana yang telah diberikan dari pemerintah daerah untuk bedah rumah. Sebab, mereka akan mendapatkan pendampingan secara penuh dari tenaga fasilitator lapangan (TFL) terkait administrasi dan penggunaan dananya,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Mojokerto juga bekerjasama dengan toko material bangunan dalam proses pengerjaan bedah rumah warga. Sehingga warga tidak perlu lagi khawatir jika nantinya kekurangan material. Sebaliknya, dengan pemilik toko material tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Sebab, semua administrasi maupun dana, telah dilakukan secara penuh oleh TFL.

“Karena dana dalam pembangunan ini, merupakan uang pemerintah. Maka, semua prosesnya harus jelas dan transparan. Mulai dari penggunaanya hingga pelaporannya. Dan kami, telah menyediakan penyedia bahan bangunan yang dapat dipercaya. Mereka pun tidak perlu khawatir jika material yang diambil, tidak terbayar. Semua pengeluaran atau pembiayaan akan terekap jelas dari TFL,” urainya.

Didampingi Wakil Walikota Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Camat dan Lurah, pemberian buku tabungan diserahkan kepada 30 orang penerima bantuan perwakilan dari 3 kelurahan. Sedangkan sisanya, akan diberikan langsung oleh pihak BPRS kepada penerima bantuan.

Tidak hanya bantuan dari program bedah rumah, Pemkot Mojokerto juga memberikan bantuan berupa program pembuatan jamban sehat bagi warga. Melalui program jamban sehat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Sehingga setiap rumah tangga mampu mengelola limbah dengan baik sesuai standar kesehatan.

Melalui dana alokasi khusus (DAK) sanitasi, tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal sebanyak 10 unit dan Septik Komunal 15 unit yang tersebar didelapan kelurahan. Yaitu Surodinawan, Blooto, Pulorejo, Kranggan, Balongsari, Kedundung, Prajurit Kulon, Gunung Gedangan.

“Kami ingin, melalui program pembuatan IPAL Komunal dan program perpipaan sanitasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Sehingga setiap rumah tangga mampu mengelola limbah dengan baik sesuai standar kesehatan. Karena kami menargetkan, 2020 – 2021 Kota Mojokerto ODF (Open Defecation Free),” tandasnya. [tin/adv]





Apa Reaksi Anda?

Komentar