Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Wali Kota Eri Ingin Pelayanan di Surabaya Tuntas 7 Menit

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta kepada jajarannya agar pelayanan publik di kantor dinas perizinan, kelurahan dan kecamatan itu sebisa mungkin tuntas dalam waktu singkat. Ia menerangkan, nantinya di setiap kantor pelayanan akan diberi durasi pengurusan.

Misal, dalam mengurus administrasi kependudukan, harus dilayani maksimal paling lama 7 menit dan seterusnya.

“Saya minta kepada jajaran asisten dan sekda untuk setiap pelayanan di kelurahan dan kecamatan maupun di dinas perizinan, itu nanti ada keterangan durasinya. Mengurus surat keterangan ahli waris setelah sekian menit, mengurus ini dan itu berapa menit sehingga nanti itu tahu kepuasan pelayanan masyarakat,” kata Eri di Surabaya, Minggu (3/7/2022).

Eri menegaskan, durasi pelayanan masyarakat itu berhubungan dengan kontrak kinerja dinas perizinan, camat dan lurah. Karena di dalam kontrak kinerja dinas perizinan, camat dan lurah itu harus bisa memberikan kepastian dan solusi ke warga.

“Jadi sambatan (curhatan) warga ini bisa saya jadikan penilaian, sesuai tidaknya dengan yang dituliskan di kontrak kinerja,” tegasnya.

Eri juga menanggapi persoalan adanya warga yang belum mendapat pekerjaan, namun belum tercatat kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kenjeran. Menurutnya, warga yang belum mendapat pekerjaan itu belum tentu masuk kategori MBR, karena kategori MBR bukan hanya dilihat dari satu sisi saja.

“Lah akhir-akhir ini ada, warga sudah punya kendaraan, punya rumah, tapi nggak duwe kerjoan (tidak punya pekerjaan), nah ini jangan masuk MBR. Dengan adanya hal ini, maka memberikan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pemkot,” katanya.

Yang kedua, sambungnya, apabila warga itu memang kategori MBR maka akan terkoneksi dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot Surabaya, akan tetapi meskipun buka kategori MBR, warga juga memanfaatkan lahan/aset pemkot.

“Maka dari itu, jangan sampai masyarakat nggak punya pekerjaan lalu ingin masuk ke MBR, dari dampak Covid-19 kemarin, yang tidak punya kerjaan jadi dimasukkan kategori MBR. Nah tugas kita harus dikeluarkan satu – satu biar tidak menjadi MBR,” urainya.

Sementara itu Camat Kenjeran Nono Indriyatno menanggapi sigap dan mendata warganya. Nono menjelaskan, di wilayah kerjanya itu sudah ada beberapa aset yang bisa dimanfaatkan untuk lahan Padat Karya (Pakar).

“Ada pertanian, perikanan dan peternakan unggas, itu juga sudah berjalan. Kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memberdayakan warga di wilayah kami,” kata Nono.

Nono menyampaikan ke masyarakat, untuk tidak sungka sambat ke dirinya ketika ada permasalahan atau kendala ketika ada pelayanan yang kurang baik. Selain itu, dirinya juga meminta lurah dan Ketua RW di wilayah kerjanya untuk menampung dan mencarikan solusi agar warga tidak merasa kebingungan.

“Alhamdulillah 14 orang itu tadi kami tampung aspirasinya dan kebanyakan meminta diberi lapangan pekerjaan dan diberdayakan untuk memanfaatkan aset milik pemkot. Untuk yang belum mendaftar MBR akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya. [asg/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar