Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Surabaya Ungkap Masih Ada Bantuan Salah Sasaran

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Pandemi tidak menghalangi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang digelar pada Reses masa persidangan III Tahun 2020 dilakukan tidak seperti biasanya. Saat ini, reses secara virtual melalui teleconference.

Sesuai dengan himbauan pemerintah agar menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan untuk menekan laju penyebaran covid-19. Reses berlangsung pada tanggal 15-20 Juni 2020 yang dilakukan di 6 (enam) titik yang berbeda.

Pada kesempatan kali ini, Reni selalu menekankan pentingnya protokol kesehatan jika ingin keluar dari masa wabah corona.

“Saya mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah diantaranya selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak,” katanya.

“Angka kasus covid-19 yang masih tinggi di Surabaya walaupun tingkat kesembuhan merangkak naik, oleh karena itu ayo menjaga diri, menjaga anggota keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan dan mencegah covid. Menjaga kesehatan diri juga berarti menjaga orang lain dan tenaga kesehatan yang bertugas,” tambah Reni.

Kemudian, politisi PKS ini juga menerangkan bahwa usul pembangunan banyak yang terhambat di tahun 2020. Alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19. “Banyak proyek pembangunan yang ditunda. Sementara anggaran kesehatan dan pendidikan cenderung tetap, tidak mengalami banyak perubahan,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti

“Pada bidang pendidikan, harap memperhatikan jadwal PPDB dan RT RW diminta diminta memastikan warga bisa melanjutkan sekolah minimal.hinggal SMA/SMK. Di tengah pandemi, harapannya warga saling tolong menolong. Jika ada warga yang tidak mampu yang belum mendapat intervensi bantuan dari pemerintah dapat dilaporkan kepada saya,” tambah Reni.

Di sisi lain, Reni mengungkap jika ada beberapa aduan warga yang sudah Ia terima. “Pertama, perihal bantuan sosial langsung (BST) yang tidak tepat sasaran. Warga ada yang sudah tercantum di papan pengumuman kelurahan sebagai penerima tetapi belum dapat, ada yang bantuannya dibatalkan di bulan berikutnya, kemudian ada yang belum mendapatkan bantuan sama sekali,” katanya.

“Kedua, perihal kampung tangguh wani yang belum mendapatkan support anggaran. Tidak semua warga mampu swadaya. Saya mendorong agar Pemkot melakukan mapping dari 1360 RW dari 154 Kelurahan di Surabaya, mana yang bisa swadaya mana yang tidak. Terutama untuk RW yang banyak warganya tidak mampu. Beban biaya jangan diberikan pada warga. APBD seharusnya mampu memberikan support anggaran bagi kampung tangguh terutama kampung yang rawan dan jumlah kasus covid-19 tinggi,” lanjut Reni.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar