Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Surabaya Sesalkan Kebijakan Risma

Reni Astuti, Anggota DPRD Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyesalkan adanya Surat Walikota Surabaya nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 perihal pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tertanggal 2 Juli 2020. Politisi PKS ini pun memastikan memiliki beberapa catatan.

“Pertama, kebijakan diambil H-3 Pelaksanaan UTBK tahap pertama dimulai. UTBK dimulai sejak tanggal 5 Juli sampai 14 Juli 2020. Surat walikota tersebut juga berdampak bagi peserta UTBK yang berasal dari luar Surabaya yang mengikuti ujian di perguruan-perguruan tinggi di Surabaya, diantaramya Unair, ITS, UPN Veteran Jawa Timur,” katanya.

“Di tengah waktu yang terbatas ini tentunya peserta ujian yang terjadwal utamanya tanggal 5-8 Juli kebingungan mencari lokasi rapid test dan menyediakan biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan UTBK tersebut. Dapat diprediksi lab-lab yang menyediakan rapid test akan penuh dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Kemudian jika hasilnya reaktif, maka peserta tidak dapat mengikuti UTBK sesuai jadwal yang ditentukan. Ada selang waktu 14 hari untuk mengikuti tes kembali. Sementara hasil rapid test reaktif belum tentu siswa tersebut terkonfirmasi positif covid-19,” tambah Reni.

Lebih lanjut, Reni mengatakan jika berdasakarkan dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tanggal 17 Juni 2020. 66.552 Rapid test yang diadakan sejak akhir mei, 11,5% atau sebanyak 7.416 diantaranya reaktif. Jumlah yang dilakukan swab 9.304 dan hasilnya 2401 atau 25% nya terkonfirmasi positif. “Maka bisa diperkirakan sebagian besar peserta tidak bisa mengikuti UTBK sesuai jadwal yang ditentukan, harena hasil rapidnya reaktif meski belum pasti terpapar covid-19,” paparnya.

“Kemudian jika hasil rapid test reaktif, perlu biaya lagi untuk mengikuti swab test dan membutuhkan waktu untuk memproses hasil testnya. Jika hasil swab tesnya keluar lebih dari jadwal UTBK yang ditentukan dan ternyata hasilnya negatif, apakah peserta tetap mempunyai kesempatan untuk mengikuti UTBK? Jangan sampai kebijakan ini merampas hak peserta yang rapid tesnya reaktif tetapi hasil swabnya negatif. Hingga saat ini untuk tes swab mesti antri dan menunggu hasilnya pun tidak bisa cepat,” lanjut Reni.

Permasalahan biaya juga menjadi perhatian khusus bagi Reni. “Dalam kondisi pandemi, kebijakan ini menambah beban pengeluaran tambahan bagi warga. Pemkot memang akan memberikan rapid test gratis bagi peserta yang MBR dan bidik misi yang berKTP Surabaya. Perlu diingat kebijakan ini juga berdampak bagi peserta UTBK dari daerah lain,” sesalnya.

“Kita mungkin berharap pemerintah daerah lainnya juga mengratiskan pelaksanaan rapid test bagi peserta yang tidak mampu. Namun kebijakan ini sendiri dikeluarkan secara mendadak, pemerintah daerah lain mesti berkejaran dengan waktu untuk mengantisipasi kewajiban rapid test sebagai syarat UTBK di Surabaya,” lanjut Reni

Untuk itu, Ia menilai jika pemerintah kota perlu memahami atas reaksi ketidaksetujuan yang muncul dari masyarakat. “Masyarakat mempertanyakan mengapa yang dipasar, di mall dan pusat perbelanjaan tidak diwajibkan untuk rapid. Sedangkan pemuda sebagai generasi yang terdidik akan tes di kawasan terdidik kurang dipercaya melaksanakan protokol kesehatan. Perguruan Tinggi yang menjadi tempat diselenggarakan UTBK pun telah melaksanakan protokol kesehatan dengan detail. Begitupula dengan peserta ujiannya,” beber Reni.

“Guna penanganan Covid-19, Pemkot pun bisa membantu panitia penyelenggara UTBK, ada Petugas Pemkot dari Satpol PP dan Linmas dapat diperbantukan sebagai unsur pengawas berjalannya protokol kesehatan di luar ruangan menjelang hingga usai waktu UTBK. Petugas Pemkot dapat memastikan peserta menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Petugas Pemkot juga dapat disebar dititik-titik yang dikhawatirkan muncul kerumunan setelah test, contoh di warung kopi, mall, cafe dan sebagainya di sekitar kampus,” pungkasnya. [ifw/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar