Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Cairkan Gaji ke-13

Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah daerah telah mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ASN di Surabaya belum menerima pencairan gaji yang biasa turun setiap tahun. Karenanya, beberap ASN mengadukan nasibnya itu ke DPRD Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menjelaskan, pemerintah pusat memerintahkan agar gaji ke-13 untuk dicairkan pada pertengahan Agustus 2020 disemua daerah di Indonesia. Namun, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya hingga akhir bulan Agustus ini belum kunjung membayarkan gaji ke-13 bagi PNS.

Akibat belum dicairkannnya gaji ke-13 tersebut, banyak ASN mengeluhkan ke Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah. Dirinya meminta agar Pemkot Surabaya segera mencairkan gaji ke-13. “Semua daerah-daerah lain sudah pada dicairkan, Pemkot kenapa kok belum mencairkan?” tanya Laila.

Laila mengaku sangat kasihan kepada mereka, padahal jam kerjanya juga sama. Di sisi lain, Pemerintah provinsi Jawa Timur sudah mencairkan hak ASN itu. “Kasihan mereka para PNS yang belum menerima gaji ke- 13, kenapa harus diolor-olor hak mereka,” kata politisi PKB ini.

Menurutnya, gaji ke- 13 haknya ASN. Sudah seharusnya hak mereka disegerakan, bukannya Pemkot menahan pencairan gaji ke-13. “Kasus seperti ini, sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemkot juga mengolor-ngolor pencairan gaji 13, kalau gak didesak begitu sulitnya cair,” terangnya.

Sesuai dengan instruksi presiden agar gaji ke-13 bisa dicairkan pada pertegahan bulan Agustus 2020. Sepanjang tahun sangat sulit mencairkan hak-haknya pegawai. Padahal di masa pandemi ini mereka sangat membutuhkan pencairan gaji ke-13.

“Ayolah kalau memang hak orang untuk disegerakan pencairannya, harus nunggu apa. Dengan cairnya gaji 13 itu kan bisa diperuntukkan untuk biaya sekolah daring anak-anak mereka,” terangnya.

Laila menjelaskan, daerah lain yang APBD-nya lebih kecil dari APBD Surabaya itu bisa melaksanakan instruksi presiden dengan segera. “Ini sudah menjelang akhir bulan, Pemkot juga belum ada tanda-tanda mau mencairkan gaji 13,” jelasnya.

Menurutnya, tidak ada alasan Pemkot Surabaya untuk tidak segera mencairkan gaji 13 tersebut. Sebab, ketersediaan dana sudah ada. “Itu namanya dzolim, menahan hak-haknya orang lain adalah kedzoliman,” tukasnya. [ifw/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar