Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD : Soal THL, Banyak OPD Banyuwangi Tabrak Peraturan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menyayangkan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang justru menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018, tentang larangan pemerintah daerah mengangkat THL. Sebab, sepanjang Tahun 2018 hingga 2020 tercatat ada 800 THL baru yang diangkat oleh Kepala OPD.

“Sudah ada PP 48 Tahun 2018, tidak boleh mengangkat THL. Tapi kok masih kecolongan, kecolongan 800 sekian. Ini dikarenakan SKPD masih ada keleluasaan (mengangkat) THL sendiri. Ini kan kontra produktif, di sisi lain ada larangan mengangkat THL, di sisi lain SKPD masih saja mengangkat THL dengan leluasa,” ungkapnya, Rabu (10/3/2021).

Meski demikian, dirinya mengakui adanya kesalahan saat pengangkatan. Tak terkecuali di lingkungan DPRD. “Ini bukan hanya salah eksekutif. DPRD mungkin juga salah. Kami akui sangat sulit memantau pengangkatan THL yang dilakukan SKPD. Tapi jangan THL yang sudah bekerja ini diputus kontrak. Kasihan mereka,” imbuhnya.

Selain itu, Ruliyono menyetujui langkah eksekutif untuk melakukan pembenahan administrasi pengangkatan THL. Nantinya, para THL diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Sekretaris Kabupaten bukan oleh masing-masing OPD. “Namun sekali lagi, ini berlaku untuk pengangkatan THL di masa mendatang. Untuk yang saat ini, jangan diputus kontrak,” tegas Ruliyono.

Ruliyono menyebut, kebijakan pemutusan kontrak 331 orang THL oleh Pemkab Banyuwangi dinilai tidak manusiawi. Terlebih, pemecatan ratusan THL tersebut terjadi di saat masa pandemi Covid-19. “Yang Jelas pengurangan dan pemberhentian THL hari ini tidak manusiawi,” ujarnya. (rin/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk