Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD : Pemutusan Kontrak THL Banyuwangi Tambah Pengangguran Baru

Banyuwangi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menyoroti terkait pemutusan kontrak tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Selain menjadi polemik, tindakan itu hanya menyumbang pengangguran baru di Banyuwangi.

Terlebih, kata Ruliyono, di masa pandemi ini semestinya Pemkab Banyuwangi melindungi THL yang sudah mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Bukan lantas melakukan pemangkasan tanpa kesepakatan.

“Karena apa? Saat ini kita dalam suasana prihatin sedang pandemi. Dan negara wajib hadir untuk membantu dan melindungi THL di masa sulit seperti ini. Bukan malah melakukan pemecatan secara masal. Ini berarti pemkab membuat mereka kehilangan pekerjaan dan menimbulkan pengangguran baru,” ungkap Politisi Golkar ini, Rabu (10/3/2021).

Ruliyono menyebut, jika pemerintah daerah beralasan soal efisiensi anggaran itu kurang tepat. Karena, DPRD bersama Pemkab telah sepakat soal anggaran tahun ini. Apalagi masih ada pos-pos anggaran lain yang bisa dialihkan untuk membayar gaji THL yang jumlahnya mencapai Rp 58 Miliar per tahun.

“Itu alasan yang tidak bisa diterima. Kalau memang beban anggaran Rp 58 miliar untuk THL, ya dicarikan lainnya. THL itu jangan diberhentikan. Bagaimana terus nasib mereka yang dipecat, nasib keluarganya, anaknya, opo yo ora stres (apa tidak stres),” pungkasnya.

Sebelumnya, tercatat sebanyak 331 tenaga harian lepas (THL) Banyuwangi yang tidak mendapat perpanjangan kontrak baru dari pemerintah setempat. Ratusan THL itu menempati beberapa pos OPD, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit maupun Puskesmas, sisanya di tempat lainnya. (rin/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar