Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Jember Tolak Tudingan Ada Sogokan untuk Sahkan APBD

Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi membantah jika 50 anggota parlemen meminta sogokan kepada Bupati Faida untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia berharap parlemen tak dijatuhkan dengan pernyataan yang tak didasari bukti dan fakta.

“Institusi itu tidak pernah salah. Kalau memang ada yang salah itu oknum. Tapi cek betul tidak. Statement harus diperkuat data dan fakta,” kata Ayub.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah pendukung Calon Presiden Joko Widodo menggelar tahlil dan doa bersama di halaman gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019). Aksi tahlil dan doa bersama ini digagas Ketua Forum Masyarakat Tertindas (Format) Kustiono Musri. Mereka menuntut kejelasan sikap DPRD Jember terkait dengan viralnya video Bupati Faida yang menyinggung 50 anggota parlemen.

Dalam video tersebut, Bupati Faida sedang berbicara dalam rumah salah satu warga dan dikelilingi beberapa orang. Wajah Abdul Rohim, suaminya dan calon legislator DPR RI dari Partai Nasional Demokrat, juga terlihat.

Faida berharap DPRD kabupaten betul-betul diisi oleh para legislator yang memperjuangkan rakyat. “Bukan kayak sekarang, 50 orang geridduh meloloh (ribut terus). Berantem terus sama bupati. Saya memang tidak mau kalau suruh nyogok-nyogok terus baru ditandatangani APBD. Tidak mau saya. Makanya geridduh meloloh,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.

“Maka saya pesan kepada bapak ibu, sekarang jangan pilih caleg yang bagi-bagi uang. Kalau dia bagi-bagi uang, terus habis banyak, waktu jadi pasti dia korupsi. Waktu jadi, pasti mengganggu pembangunan,” kata Faida.

“Kalau yang bagi-bagi uang kita pilih, kita memilih calon koruptor. Hati-hati. Bagaimana kalau ada yang bagi-bagi uang? Deremmah? Kalak pesennah, jek peleh orenga (Bagaimana? Ambil uangnya jangan pilih orangnya),” kata Faida.

Ayub akan menyampaikan kepada partai-partai yang memiliki fraksi di DPRD Jember untuk menyikapi video itu. “Fraksi itu etalase partai. Kalau fraksinya jelek, partainya jelek. Oleh karena itu kita jaga. Ini kurang beberapa hari lagi pemilu,” katanya.

Ayub mengingatkan, bahwa pembahasan APBD Jember 2018 mengalami keterlambatan, karena Bupati Faida menolak beberapa usulan parlemen agar ada peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap maupun sektor pertanian. “Cek jejak digital seluruh berita yang ada. Apa yang diinginkan bupati tidak sama dengan DPRD. Saat itu DPRD ingin agar GTT, PTT, pertanian, infrastruktur digenjot dengan anggaran signifikan. Sementara kegiatan yang memakan anggaran tidak jelas output maupun outcome-nya tolong dikepras. Salah satunya anggaran makan minum yang mencapai Rp 30 miliar, kongres-kongres yang tidak jelas output dan outcome0nya yang tidak pernah ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya keras.

Isu sogokan itu makin tak masuk akal, menurut Ayub, karena pembahasan APBD senantiasa dilakukan terbuka. Bahkan secara terbuka pula ada fraksi seperti Fraksi Kebangkitan Bangsa yang merelakan hibah bantuan sosial dari APBD untuk dialokasikan ke sektor pembangunan lainnya.

Ayub mempersilakan siapapun berkampanye. “Tapi jangan sampai menjatuhkan dan menjelekkan pribadi maupun institusi,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar