Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Jember Tandatangani Tuntutan PMII Soal RTRW dan RDTR

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menandatangani tuntutan PMII soal RDTR dan RTRW

Jember (beritajatim.com) – Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, menandatangani kesanggupan memperjuangkan lima poin tuntutan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berunjuk rasa di depan gedung parlemen, Kamis (28/7/2022).

Para mahasiswa ini memprotes pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lima poin tuntutan yang mereka tuntut untuk dilaksanakan oleh parlemen adalah mencabut naskah akademik RDTR, membuka partisipasi publik seluas – luasnya dalam proses penyusunan tata ruang, menuntut penghentian proses legalisasi RTRW hingga dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) selesai, mencabut rekomendasi tiga titik pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021 – 2041, dan DPRD melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang.

Di depan para pengunjuk rasa, Halim menandatangani pakta integritas tersebut di atas punggung anggota Komisi D Alfian Andri Wijaya, dengan disaksikan anggota Komisi A Sunardi. “Kami memahami bahasa psikologis maupun kebatinan yang teman-teman rasakan,” katanya.


Halim mengatakan, sampai saat ini, DPRD Jember belum menerima Raperda RTRW dan naskah akademik RDTR. “Sampai saat ini, itu masih ranah eksekutif. Proses tersebut masih ada di pemerintah daerah. DPRD tidak punya kewenangan atau kekuatan untuk mengesahkan,” katanya.

Halim berjanji memenuhi tuntutan PMII. “Ketika rancangan itu sudah masuk ke DPRD, kami akan undang segenap sahabat PMII untuk memberikan masukan dan bahkan menyaksikan sendiri apa yang jadi tuntutan teman-teman,” katanya.

“Ketika mereka (eksekutif) memberikan rancangan perda, kami akan berikan waktu seluas-luasnya kepada PMII untuk memberikan masukan terhadap rancangan tersebut, sebelum disahkan bersama antara bupati dan DPRD Jember,” kata Halim.

Menanggapi pernyataan Halim, Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mempertanyakan konsultasi publik dalam pembuatan RTRW dan RDTR. “Jangan sampai raperda itu dianggap selesai ketika berada di wilayah legislatif, setelah selesai di wilayah eksekutif. Proses mitigasi, pencegahan, dan intervensi oleh DPRD Jember sangat bisa dilakukan di awal,” katanya.

“Rencana Detail Tata Ruang seharusnya disusun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah selesai disusun. Tapi sistem kejar tayang dan kebut semalam dilakukan, ketika RDTR dan RTRW digarap bersamaan. Pemerintah kabupaten dan DPRD adalah satu kesatuan. Kami meminta seluruh jajaran DPRD untuk mengintervensi proses-proses teknokrasi yang luput,” kata Faqih. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar