Politik Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Buka Suara Terkait Masalah Kebun Binatang Surabaya

Ikon Kota Surabaya, patung Sura dan Buaya di depan KBS.

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni menyoroti soal serah terima KBS kepada Pemkot Surabaya. Hal itu terkait mencuatnya kembali isu pemindahan satwa di salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya itu di masa transisi sebelum benar-benar diambilalih pemerintah.

AH Thoni berpendapat, agar masalah ini jelas, seharusnya administrasi serah terima yang dilakukan pada masa itu dibuka kepada publik. “Apakah barang-barang yang masuk dalam perjanjian yang tanda kutip bermasalah itu termasuk dalam administrasi serah terima ke Pemerintah Kota Surabaya,” katanya, Kamis (15/10/2020).

Jika memang barang-barang itu masuk ke dalam administrasi serah terima, menurut politisi Gerindra ini, maka Pemkot Surabaya harus melakukan langkah-langkah terkait. “Seperti mencari kejelasan terkait status dan posisi barang-barang tesebut,” beber AH Thoni.

“Tapi, kalau tidak, ya maka bukan ranahnya Pemkot Surabaya,” lanjutnya.

Di sisi lain, AH Thoni pun mengungkapkan beberapa PR besar Wali Kota Risma di sisa masa kepemimpinannya terkait nasib PDTS Kebun Binatang Surabaya. “Terlebih terkait political will yang harus ditunjukkan oleh Pemkot Surabaya agar hewan-hewan di KBS ini bisa dikonservasikan sesuai dengan habitat aslinya,” ujarnya.

“Dari sisi manajemen, Direksi-Direksi di KBS juga seharusnya atau logikanya adalah orang yang punya pengalaman di dunia konservasi,” pungkas Thoni.

Seperti diketahui, kasus pemindahan satwa telah melalui proses hukum cukup panjang sebelum akhirnya diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polrestabes Surabaya. Kasus ini kini masuk ke sidang praperadilan SP3 atas dugaan pidana perdagangan satwa di KBS.

Pertukaran satwa terakhir dilakukan pada 12 Juli 2013. PDTS mulai mengambil alih pengelolaan pada 15 Juli 2013. KBS sempat mengalami kemelut kepengurusan, sehingga pemerintah melalui Departemen Kehutanan yang sekarang dilebur dengan Departemen Lingkungan Hidup membentuk tim khusus.

Pemilik Taman Safari Indonesia (TSI) Toni Sumampau, yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) sebagai ketua Tim Pengurus Sementara (TPS)–KBS. Namun, di akhir masa transisi saat KBS diambil alih oleh Pemkot Surabaya, ratusan ekor satwa dari KBS dipindahkan dan dibagi ke enam Lembaga Konservasi (LK). [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar