Politik Pemerintahan

Wagub Emil: Pandemi Covid-19 Bukan Penghambat Demokrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghambat demokrasi.

Hal itu disampaikan pada Diskusi Airlangga yang diselenggarakan BEM Unair “Reservibilitas demokrasi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19” dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional pada Rabu (15/9/2021).

“Pandemi ini sebenarnya bukan hal yang tepat untuk dijadikan alasan membungkam demokrasi, hari ini ruang-ruang daring bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat,” jelasnya.

Turut hadir anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Deny Wicaksana dan Bambang Budiono Akademisi FISIP Unair.

Lebih lanjut, Wagub Emil mengungkapkan, ada ruang-ruang kebijakan publik yang bisa dikritisi pakar tertentu. “Ada ruang-ruang kebijakan publik yang berkaitan erat dengan penanganan Covid-19 tentu ini harus orang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan terkait kesehatan karena sifatnya medical dan epidemiologic, kita semua tetap bisa masuk diruang yang lain,” ungkapnya.

“Reservibilitas bagaimana?, kalau pada saat pandemi saja dijaga harusnya pasca pandemi akan dijaga juga karena pada saat pandemu proses demokrasi tetap berjalan dengan format-format yang baru,” tambahnya.

Dalam kesempatannya, ia juga mengenalkan kanal aduan milik Pemprov Jatim yakni Jatim Cettar. “Jawa Timur sendiri telah memiliki kanal aduan namanya Jatim Cettar disini bisa diliat jumlah aduan dan yang ditindak lanjuti, apakah ini berjalan maksimal tentu belum namun ini bagian dari upaya pemprov jatim untuk menuju pemerintah yang menjunjung public partisipation,” tuturnya.

“Disisi lain pemerintah ini bukan mengatur kritik saja lebih tepatnya mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang diatur itu semua bentuk pendapat pujian juga termasuk sebenarnya kesimpulannya jangan terlalu cepat menyimpulkan sebelum memahami sebuah konteks,” lanjutnya.

Di akhir pemaparan, Suami Arumi Bachsin ini mengajak organisasi mahasiswa untuk lebih aktif melihat permasalahan di masyarakat khususnya terkait proses demokrasi.

“Pada saat pandemi seperti ini kita tidak mungkin melakukan demontrasi besar-besaran namun bukan berarti dibungkam, nah ketika ada oknum yang dengan sengaja menghalang-halangi ini perlu diadvokasi oleh organisasi mahasiswa atau yang lain,” pungkasnya. (tok/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar