Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Wadul Kemensos

Sejak Mei 2021 KPM di Bojonegoro Ini Tak Bisa Terima Penyaluran BPNT

Bojonegoro (beritajatim.com) – Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tidak bisa menerima penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhitung sejak Mei 2021. Sesuai sistem aplikasi ada pembayaran, namun tidak ada dalam data pembayaran SP2D dan di BNI sebagai pihak ketiga.

Untuk memperjelas kasus tersebut, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama Zully Mahausotin Nur Rosyida warga Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas itu akhirnya menanyakan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, sehingga ia melaporkan ke Kementerian Sosial.

“Sebelumnya memang (KPM) sudah melakukan komunikasi dengan kami, kemudian laporan ke Kemensos,” ujar Kepala Dinsos Bojonegoro Arwan, Jumat (13/8/2021).

Setelah ditelusuri, menurut Arwan, pemilik KKS ini memang telah melakukan pembetulan nama dan KKS-nya rusak. Sehingga, sebelum ada pengajuan membuka rekening kembali sesuai dengan KKS yang baru oleh BNI sebagai penyalur, maka pencairan BPNT tersebut belum bisa diterima oleh KPM.

“Prosesnya memang lama, sekitar enam bulan. Dan yang bisa menyambungkan e-wallet ini hanya bisa dilakukan oleh BNI pusat, sini (BNI cabang Bojonegoro) tidak bisa,” ujarnya.

Kasus seperti ini, sebenarnya sudah sering terjadi, termasuk kehilangan KKS, maupun pergantian nama karena tidak sesuai dengan data kependudukan. Sehingga jika ada masalah seperti itu sudah menjadi kebijakan pusat untuk menyambungkan kembali antara e-wallet dengan KKS yang baru. “BNI Cabang harusnya yang mengajukan ke BNI pusat. BNI pusat ke Kemensos untuk diubah e-walletnya,” jelasnya.

Kedatangan Tim Kementerian Sosial (Kemensos) Bidang Rehabsos ini dilakukan untuk mencari klarifikasi. Setelah melalui beberapa proses ini, biasanya penyaluran yang tertunda ini juga tidak sepenuhnya disalurkan. “Tergantung pusat, biasanya pencairan dirapel tapi ada juga yang tidak dicairkan,” terangnya.

Kesalahan sistem juga terjadi di Kecamatan Kanor. Ada sekitar 64 KPM yang bermasalah dan sudah menerima dengan penjelasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Menurut Arwan, data terakhir setelah sinkronisasi yang dilakukan per Desember 2020 ada sebanyak 135.243 penerima BPNT, setelah dilakukan sinkronisasi tinggal 94.612 penerima.

“Adanya pengurangan jumlah penerima ini kebanyakan karena banyak NIK tidak valid, sehingga perlu ada pembenahan dan tidak boleh disalurkan. Tetapi kebanyakan yang tidak valid ini memang KPM yang kondisinya benar-benar miskin,” pungkasnya. [lus/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar