Politik Pemerintahan

Wacana Madura Provinsi Kembali Bergelinding

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam bersama Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman menerima perwakilan IAIN Madura dan UNIRA dalam rangka pencerahan hasil naskah akademik tentang pemekaran wilayah Pamekasan, Rabu (17/2/2021).

Pamekasan (beritajatim.com) – Wacana dan upaya pembentukan Madura menjadi provinsi baru di Indonesia, kembali bergelinding khususnya pasca adanya hasil naskah akademik tentang ‘Pemekaran Wilayah Pamekasan menjadi Kota dan Kabupaten’ di Pamekasan.

Kajian kolaboratif yang dimotori Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi jika kabupaten Pamekasan dinilai memenuhi syarat dan layak dimekarkan.

Terlebih proses pembentukan Provinsi Madura, selalu terganjal batas minimal pendirian sebuah provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di mana hingga saat ini, hanya terdapat empat kabupaten di Pulau Garam Madura, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

Selama ini, Pulau Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, sekalipun secara geografis posisi Pulau Garam terpisah selat dengan Pulau Jawa. Hanya saja terdapat keinginan kuat dari sejumlah kalangan untuk menjadikan Madura sebagai provinsi dan melepaskan diri sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur.

Terbaru, hasil kajian akademik dari IAIN Madura dan UNIRA Pamekasan yang merekomendasikan Pamekasan dinilai layak dilakukan pemekaran. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1, Rabu (17/2/2021) Kemarin.

Jauh sebelum itu, perwakilan masyarakat Madura yang tergabung dalam Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) melakukan sharing pendapat ke Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Rabu (27/8/2020) lalu. Tujuannya meminta dukugan atas rencana pemekaran kabupaten Pamekasan menjadi dua wilayah.

Secara geografis, kabupaten Pamekasan merupakan wilayah terkecil di Madura dengan luas sekitar 792,2 km². Sementara wilayah terluas di Madura, menjadi milik kabupaten Sumenep dengan total luas sekitar 1.998 km², disusul Sampang sekitar 1.233 km², serta Bangkalan dengan luas sekitar 1.001 km².

Memang beberapa tahun terakhir, terdapat upaya pemekaran untuk wilayah terluas di Madura, semisal di Sumenep yang diwacanakan untuk dijadikan kabupaten daratan dan kepulauan, termasuk Bangkalan. Sekalipun pada akhirnya lebih memilih rencana pemekaran di kabupaten Pamekasan.

Alasan menjadikan Pamekasan sebagai ibukota provinsi Madura, karena sejak dulu Pamekasan memang menjadi pusat pemerintahan di Madura, terbukti dengan berdirinya Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) IV Madura yang terletak di Jl Slamet Reyadi. Bahkan hal tersebut berlangsung sejak masa penjajahan.

Upaya pembentukan Madura Provinsi juga sempat diujikan di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) berdasar usulan dari empat kepala daerah di Madura, yakni Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Busyro Karim (Bupati Sumenep), Fadhilah Budiono (Wakil Bupati Sampang), serta Muhammad Makmun (Bupati Bangkalan) sebagai Pemohon I.

Termasuk pimpinan DPRD di empat kabupaten berbeda di Madura, masing-masing Halili (Pamekasan), Herman Dali Kusuma (Sumenep), Imam Ubaidillah (Sampang), serta Imron Rosyadi (Bangkalan). termasuk Pemohon II yang terdiri dari Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) Ali Karrar Shinhaji, Sekjen Badan Silahturrahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra) Nurudin A Rachman, serta Ketua Umum PNP3M, Achmad Zaini.

Sidang perdana uji materiil Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), khususnya seputar permohonan yang teregistrasi Nomor 34/PUU-XV/2017 tersebut terkait dengan pembentukan Provinsi Madura, Selasa (18/7/2017) silam. Di mana pemohon  menilai Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi satuan pemerintahan tersendiri.

“Keterlibatan kami dalam penyiapan naskah ini sebagai wujud tanggungjawab akademik, salah satunya terlibat aktif dalam percepatan usulan pembentukan Provinsi Madura. Tentu tidak hanya sekedar memenuhi syarat usulan itu, tapi juga bermakna pada percepatan pembangunan wilayah Pamekasan,” kata Rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim.

Sementara Bupati Pamekasan, Badrut Tamam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam gagasan tersebut. Namun pihaknya menilai hasil kajian akademik tersebut bukan berarti sebagai rekomendasi jika daerah yang dipimpinnya serta merta langsung dimekarkan. “Dari hasil kajian dan rekomendasi ini, nanti kita telaah dulu untuk mengkaji berbagai kemungkinan,” ungkapnya.

“Jadi yang perlu kita pikirkan bersama ini bukan hal yang mudah kita lakukan, hasil kajian ini akan kita telaah lebih lanjut dan kita diskusikan dengan pemerintah di atas kita, yakni pemerintah provinsi (Pemprov Jatim) dan pemberintah pusat,” pungkasnya. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar