Politik Pemerintahan

Wabup Trenggalek Bisa Diberhentikan

Wabup Trenggalek M Nur Arifin

Surabaya (beritajatim.com) – Misteri keberadaan Wakil Bupati Trenggalek M. Nur Arifin yang sudah lebih dari sepekan tidak nampak beraktifitas di Pemkab Trenggalek kini menjadi sorotan banyak pihak.

Pakar hukum tata negara Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hananto Widodo berpendapat saat ini yang paling utama harus dilakukan adalah memastikan keberadaan M. Nur Arifin terlebih dahulu. “Harus dipastikan dia ada di mana dan dalam rangka apa terlebih dahulu,” katanya, Senin (21/1/2019).

Apabila meninggalkan posisi tugasnya tanpa ijin dari pejabat di atasnya yakni Bupati hingga Gubernur, maka DPRD setempat harus segera ambil sikap.

“Seandainya ternyata dia misalkan pelesir ke luar negeri atau beraktifitas di luar agenda kepemerintahan tanpa ijin, maka fungsi pengawasan dari DPRD harus berjalan. Tidak boleh didiamkan,” ujar Hananto.

“DPRD bisa melakukan Hak Angket atau bahkan Interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban dari Wabup Trenggalek,” jelas Hananto lebih lanjut.

Apabila langkah pengawasan itu dilakukan, menurut Hananto sanksi yang diberikan bisa berujung pada pemberhentian M. Nur Arifin dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Trenggalek.

“Ini bisa sama seperti kasus Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dulu. Diberhentikan karena muncul ketidak percayaan publik. Bisa itu,” beber Hananto.

“Tapi, pada intinya, yang paling utama adalah tentang posisi Wabup Trenggalek ini dipastikan terlebih dahulu. Dia di mana dan dalam rangka apa. Jadi tidak hanya berdasarkan asumsi,” pungkasnya.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar