Politik Pemerintahan

Wabup Sumenep Siap Hadapi Pemeriksaan KPK

Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengaku siap menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Bagi saya, pelaporan harta kekayaan itu merupakan kewajiban pejabat publik. Setelah laporan itu, tentu saja harus siap juga untuk diklarifikasi kebenarannya oleh KPK,” kata Wabup Sumenep, Achmad Fauzi, Rabu (10/7/2019).

Menurut Fauzi, pada prinsipnya ia siap untuk mematuhi segala aturan yang ada, termasuk memenuhi panggilan KPK. Apalagi pemeriksaan KPK tersebut bukan terkait kasus dugaan pelanggaran hukum.

“Undangan KPK ini bukan karena ada masalah. Tapi memang sejak kita melaporkan LKHPN, belum pernah diklarifikasi. Karena itu, sekarang ini KPK melakukan klarifikasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, semua pejabat di lingkungan Kabupaten Sumenep setiap tahun sudah melaporkan LKHPN tersebut secara online. Hanya memang belum pernah dilakukan klarifikasi oleh KPK.

“Undangan klarifikasi ini bukan hanya untuk para pejabat di Sumenep, tapi semua pejabat di Jawa Timur. Jadi ini bertahap,” tukasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan LHKPN terhadap 37 pejabat di Provinsi Jawa Timur. Para pejabat yang dicek kebenaran harta kekayaannya itu terdiri dari Bupati hingga Kepala Dinas.

Melalui kegiatan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan.

Di Sumenep ada lima pejabat yang mendapatkan undangan klarifikasi LHKPN, yakni Bupati Abuya Busyro Karim, Wakil Bupati Achmad Fauzi, Sekda Edy Rasiyadi, Kadis Pendidikan Ahmad Shadik, dan Kadis PU SDA Eri Susanto. (tem/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar