Politik Pemerintahan

Wabup Mojokerto: ODF Harus Dimaksimalkan

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam rapat koordinasi penyelenggaraan forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Mojokerto 2021 di Pendapa Graha Majatama. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Mojokerto 2021 di Pendapa Graha Majatama.

Salah satu fokus pembahasan adalah pemaksimalan Open Defecation Free (ODF) atau upaya stop buang air besar sembarangan. ODF sendiri merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan KKS. Turut hadir Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Albarraa dengan beberapa orang narasumber.

Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Hariyono menjelaskan, saat ini ODF di Kabupaten Mojokerto masih berkisar di angka 30 persen lebih. Padahal, untuk mengikuti evaluasi KKS tingkat nasional dengan target Swasti Saba Wistara, dibutuhkan angka capaian ODF mencapai 100 persen.

“Secara pengertian, Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan tertinggi dalam program KKS bidang kesehatan lingkungan kepada kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan tujuh tatanan penilaian,” ungkapnya, Senin (26/4/2021).

Meliputi permukiman, sarana dan prasarana umum, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, serta sosial yang sehat. Secara berurutan, tahapan kategori KKS adalah Swasti Saba Padapa (Pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan) dan Swasti Saba Wisatara (Pengembangan).

“Tahun 2017 Kabupaten Mojokerto mendapat KKS kategori Swasti Saba Padapa, dan tahun 2019 Swasti Saba Wiwerda. Saat ini kita berusaha membuat roadmap persiapan Swasti Saba Wistara. Namun saat ini ODF kita masih sekitar 30 persen lebih sekian. Padahal untuk ikut evaluasi Swasti Saba Wistara, ODF harus 100 persen,” katanya.

Sementara itu, Wabup Mojokerto, Muhammad Albarraa, turut mendorong agar problem ODF bisa diselesaikan dengan bersinergi, kolaborasi dan integrasi. Sebab ODF secara esensi turut mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto. Wabup ingin agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, bisa selaras dengan penyelenggaraan KKS.

“Pemkab Mojokerto melalui Bappeda, saat ini menyusun RPJMD 2021-2026. Dokumen tersebut mengakomodir visi misi dan program prioritas. Kami harap yang tertuang di situ selaras dengan penyelenggaraan KKS. Dalam mengukur capaian pembangunan, maka perlu indikator,” ujarnya.

Meski IPM Kabupaten Mojokerto sudah sangat baik, dengan adanya KKS ini, IPM bisa lebih baik lagi. Menurutnya, ODF harus dimaksimalkan dengan kolaborasi, integrasi dan sinergi. Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen ODF. [tin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar