Politik Pemerintahan

Wabup Mojokerto Lantik 15 PNS dan Serahkan Petikan Keputusan Pengangkatan 174 CPNS

Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Mojokerto. Wakil Bupati juga menyerahkan Petikan Keputusan Pengangkatan 174 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengatakan, sebanyak 15 orang PNS yang dilantik tersebut terdiri dari satu orang dokter Pertama, 11 Penyuluh Pertanian Pertama dan tiga orang Penyuluh Pertanian Pelaksana.

“Sedangkan 174 orang CPNS Formasi 2018 terdiri atas formasi umum 152 orang, formasi lulusan terbaik atau cumlaude 8 orang, formasi penyandang disabilitas 1 orang dan formasi tenaga honorer K.II sebanyak 13 orang,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Senin (22/4/2019).

Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasadi berpesan kepada CPNS formasi 2018 untuk menjalankan tugas melayani masyarakat dengan baik, profesional dan penuh integritas. “Publik menuntut ASN harus smart, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, professional dan punya integritas dalam menjalankan tugas,” pesannya.

Selain berpesan, orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto ini juga mengucapkan selamat bergabung di Pemkab Mojokerto dan meminta agar mengabdi serta melayani masyarakat dengan baik. Orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto ini menambahkan, pentingnya transparansi dalam perekrutan CPNS.

“Terlebih Pemkab Mojokerto saat ini siap membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tidak ada KKN. Semuanya sudah transparan sekarang (rekrutmen CPNS), objektif, adil dan tidak dipungut biaya,” tuturnya.

Berdasarkan peraturan, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun, sebelum diangkat menjadi PNS sepenuhnya. Selama masa tersebut, CPNS akan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar. Setelah mengikuti dan lulus diklat dasar, CPNS akan dievaluasi dari segi kecakapan, budi pekerti, maupun syarat kesehatan.

Apabila yang terjadi sebaliknya, maka ada kemungkinan tidak dapat diangkat bahkan diberhentikan sebagai CPNS. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Herry Soewito, Assisten Administrasi Umum Didik Safiqo Hanim dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar