Politik Pemerintahan

Wabup Jember Penasaran Prosedur Pengundangan Perkada APBD

Jember (beritajatim.com) – Abdul Muqiet Arief, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, ternyata tidak tahu soal pengundangan Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perkada itu ditetapkan dan diundangkan pada 8 Januari 2021. Ada tanda tangan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi di sana. Perkada tersebut menyebutkan, jumlah pendapatan daerah Rp 3,778 triliun dan jumlah belanja Rp 4,544 trilun.

“Kapan hari kan ada perkada yang diajukan ke gubernur, kemudian dikembalikan dan diminta diperbaiki karena gubernur menghendaki (pengeluaran APBD) untuk kegiatan wajib yang mengikat saja,” kata Wabup Jember, Kamis (14/1/2021) malam.

“Cuma saya tidak tahu persis. Informasi terakhir kan kayaknya perkada sudah ditetapkan, tapi belum melalui persetujuan gubernur. Saya tidak tahu. Informasi yang beredar kok seperti itu. Saya masih mencari tahu sumber aslinya,” kata Wabup Jember.

Muqiet masih mengecek kebenarannya kepada Mirfano, Sekretaris Daerah Jember yang diberhentikan mendadak oleh Bupati Jember Faida. “Kalau betul, saya tidak tahu lagi bagaimana. Karena sepengetahuan saya, perkada harus sepengetahuan gubernur juga,” katanya.

Muqiet berharap agar arahan Gubernur Khofifah soal Perkada APBD Jember 2021 segera dilaksanakan. Dengan demikian persoalan-persoalan terkait pembiayaan pembangunan, termasuk gaji pegawai, bisa teratasi segera.

Achmad Imam Fauzi, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak berkomentar soal diundangkannya Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

“Saya sakit gigi. Obatnya apa ya,” kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jember ini kepada beritajatim.com, Kamis (14/1/2021) malam. Ia tetap menolak, saat diberi tawaran untuk menjawab pertanyaan berformat tertutup tanpa penjelasan. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar