Politik Pemerintahan

Wabup Jember Hormati Hak Interpelasi DPRD

Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief

Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief menghormati rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Jember, Jawa Timur.

Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak interpelasi ini terkait dengan tidak adanya jatah kuota formasi calon pegawai negeri sipil untuk Pemkab Jember tahun ini. Saat ini Fraksi PDI Perjuangan dan delapan anggota DPRD Jember sepakat untuk melakukan interpelasi.

“Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulam formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” kata Muqiet.

Terkait dengan usulan interpelasi justru berasal dari PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung saat pilkada, Muqiet berbaik sangka. “Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar