Politik Pemerintahan

Wabup Jember Curhat Soal Pertemuan di Kejaksaan: Saya Tertekan dan Stres

Jember (beritajatim.com) – Kabar adanya sejumlah oknum aparatur sipil negara yang mengintimidasi Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dalam pertemuan di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020), membuat puluhan warga bergerak. Mereka mendatangi kantor Pemkab Jember, Kejaksaan Negeri, dan DPRD Jember, Kamis (17/12/2020).

Para pendukung Muqiet ini mendengar informasi adanya intimidasi yang dilakukan oknum ASN yang tidak suka dengan langkah Muqiet mengembalikan jabatan ratusan orang aparatur sipil negara sesuai perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Saat mereka datang ke kantor Pemkab Jember, Muqiet sedang berada di Kota Batu.

Informasi soal intimidasi itu berasal dari tangkapan layar pesan WhatsApp percakapan seseorang dengan Muqiet yang beredar luas di media sosial. Di sana, Muqiet menjelaskan sebagai berikut:
‘Teman-teman semua tenang saja. Saya tidak dalam kapasitas diperiksa kejaksaan waktu itu. bahwa saya dipersalahkan oleh dia dan kroni-kroninya karena melaksanakan rekom Mendagri, ya, yang lengkap dengan ancaman pidana. Tenang-tenang saja. Insya Allah aman-aman. Doakan saja. Saya lagi di Batu, Malang, Musda Pramuka. Di Jember sudah buanyak yang mau menghadap saya sebagai dukungan, termasuk teman-teman advocate. Insya Allah aman. Terima kasih. Semoga sehat-sehatr semuanya beserta keluarga.”

Beritajatim.com memiliki tangkapan layar pesan WhatsApp lainnya pada percakapan yang berbeda. Di sana Muqiet menjawab pertanyaan soal informasi yang berkembang dalam pertemuan di kejaksaan. Dia menegaskan, bahwa kehadirannya di kejaksaan tidak dalam kapasitas terperiksa. “Bahasanya bupati, konsul. Walaupun kesimpulannya, saya salah dan berdampak pidana,” katanya.

Semua keruwetan ini berawal saat Bupati Faida tidak segera menjalankan rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019 soal pencabutan sejumlah surat keputusan mutasi dan peraturan mengenai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) dikarenakan menyalahi aturan. Muqiet kemudian melaksanakan perintah itu saat menjabat pelaksana tugas bupati sejak akhir September 2020.

Konsekuensi dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pengembalian jabatan ratusan aparatur sipil negara pada posisi sebelum mutasi 3 Januari 2018. Pengembalian jabatan ini rupanya membuat beberapa ASN tidak terima.

Setelah Faida kembali menjabat bupati karena cuti kampanye usai, Muqiet diajak ke kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin kemarin. Dia semula tidak tahu persis apa saja yang akan dibahas di sana. “Saya datang duluan,” kata Muqiet kepada beritajatim.com via ponsel, Kamis (17/12/2020) petang.

Bupati Faida datang setelahnya. Dia ditemani sejumlah ASN yakni Yessiana Arifah (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya), Laksmi (Mantan Kepala Bagian Hukum), Yuliana (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Deni, dan seorang ahli hukum dari Universitas Jember. Ini mengejutkan Muqiet. “Saya kira hanya antara saya, Faida, dan kejaksaan,” katanya.

Dalam percakapan WA dengan Anasrul, salah satu pengacara dalam Tim Advokat Bersahabat, Muqit mengeluhkan kondisi pertemuan di kejaksaan saat itu. “Saya kemarin betul-betul tertekan dan stress, Mas Anas. Soalnya arahnya selalu ke arah memidanakan saya,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Muqiet, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum soal beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion. Hari ini sudah kami kasih,” katanya

“Kami gak ada urusan dengan (KSOTK) itu. Cuma kami punya kewajiban, siapapun yang datang ke kantor kejaksaan, kami beri advis hukum. Advis hukum kami lisan dan tertulis sudah. Jadi harus diluruskan,” kata Prima.

Pendapat hukum itu adalah saran terbaik. “Kami tidak bisa memberi perintah. Istilahnya itu saran hukum,” kata Prima. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar