Politik Pemerintahan

Wabup Jember: Biar Tahu Siapa yang Punya Niat Baik

Wabup Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Alotnya pertemuan membahas konflik antaranggota perguruan silat di DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (27/5/2021) kemarin, ternyata membuat Ketua DPRD Itqon Syauqi gregetan.

Pengakuan ini diungkapkan Itqon kepada beritajatim.com setelah melihat bagaimana Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman harus memohon agar Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Jember Jono Wasinuddin mau menandatangani berita acara kesepakatan bersama dalam rangka mencari solusi kasus pergesekan antaranggota perguruan silat.

“Bayangkan, seorang wakil bupati sampai memohon-mohon. Beliau ini representasi lembaga eksekutif dalam forum itu dan beliau seorang kiai yang disegani. Tapi kami tidak bisa memaksa Pak Jono menandatangani. Itu hak beliau juga. Saya menghormati hak beliau untuk menolak,” kata Itqon.

Firjaun sendiri tak mempermasalahkan jika harus membuang gengsi sebagai wakil bupati agar Jember tetap kondusif. “Apa salah? Itu juga biar tahu siapa yang punya niat baik,” katanya.

Pertemuan tersebut digelar menyusul terjadinya sejumlah aksi penganiayaan oleh anggota perguruan silat terhadap warga dan anggota perguruan silat lainnya. Data kasus di kepolisian juga sudah menunjukkan angka yang menggelisahkan: sepanjang 2021, ada 10 kasus penganiayaan yang dilakukan anggota perguruan silat.

Selain Firjaun dan Itqon, pertemuan diikuti jajaran pimpinan DPRD Jember, Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Arif Rachman Arifin, Wakil Ketua PCNU Ayub Junaidi, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Agus Supaat, Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jono Wasinuddin, dan Ketua Perguruan Silat Pagar Nusa Fathurrozi.

Dalam rapat yang dipimpin Firjaun dan Itqon ini, dihasilkan empat poin kesepakatan untuk mencegah konflik antaranggota perguruan silat di Jember lebih lanjut. Pertama, jika aksi penganiayaan terulang kembali dan dilakukan anggota perguruan silat di Jember, maka oknum/pelaku penganiayaan, pengeroyokan dan semacamnya akan ditindak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Jember akan memberikan sanlcsi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran berulang-ulang, yaitu maksimal pembekuan organisasi. Ketiga, Polres Jember akan menindak tegas dan terukur tindakan premanisme dan bentuk kriminalitas lainnya.

Berikutnya, dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perguruan silat di Kabupaten Jember, semua pihak sepakat akan menjunjung tinggi sportivitas, kesetiakawanan, dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Poin kesepakatan dalam berita acara itu tidak menyebutkan nama perguruan silat manapun. Namun Jono menolak menandatanganinya. “Saya tidak tangan dulu dan akan menyampaikan apa yang disepakati di pertemuan ini (kepada seluruh anggota PSHT),” kata pria yang berprofesi aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember ini.

Kendati memiliki otoritas untuk menegakkan ketertiban daerah dan secara struktural pemerintahan adalah atasan Jono, Firjaun memilih pendekatan persuasif. Setidaknya dua kali dalam pertemuan itu, ia memohon kepada Jono untuk mau menandatanganinya. “Mohon ini dipertimbangkan. Toh ini tidak merugikan perguruan pencak silat yang ada. Kalau panjenengan tidak (mau), persepsi bisa macam-macam,” katanya.

Penolakan PSHT Jember itu bisa memunculkan persepsi beragam dari publik. “Iki ono opo kok diajak apik gak gelem? Ini bukan salah kami. Kami sudah berupaya bagaimana Jember bisa kondusif. Ternyata masih ada kekhawatiran-kekhawatiran,” kata Firjaun.

Pemkab Jember dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh perguruan pencak silat di Jember. “Kami akan sampaikan poin-poin kesepakatan yang harus dijunjung bersama untuk kondusivitas Kabupaten Jember agar aman dan tenteram,” kata Firjaun. PSHT bisa menyampaikan keberatan terhadap poin-poin itu dalam forum bersama tersebut.

Kedua, lanjut Firjaun, pertemuan seluruh perguruan nanti akan menjadi ajang persaudaraan. “Apalagi sama-sama NU, sama-sama Islam,” katanya.

“Ketiga, kami ingin mencari bibit-bibit pesilat yang handal dan tangguh dengan membuatkan ajang turnamen bagi perguruan-perguruan pencak silat menampilkan anggota terbaiknya, untuk kemudian kita bina menjadi prestasi bagi Jember,” kata Firjaun.

Dalam forum itu, nanti pemerintah daerah akan menyampaikan soal penertiban tugu maupun plakat perguruan yang dipasang di tempat-tempat umum. “Untuk memenuhi asas keadilan, maka pemerintah harus adil. Kami akan sampaikan dan berharap disetujui semuanya bahwa seluruh identitas perguruan hanya boleh dipasang di perguruan masing-masing, padepokan atau apa namanya. Terserah. Sementara di tempat-tempat yang lain kami akan bersihkan untuk mewujudkan kebersamaan satu dengan yang lain,” kata Firjaun.

Tugu atau plakat yang dipasang di tempat umum berpotensi memicu konflik. “Jika ada pihak-pihak yang ingin membenturkan perguruan silat bisa melalui itu,” kata Firjaun. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar