Politik Pemerintahan

Wabup Jadi Plt Bupati, DPRD Jember Optimistis Tuntaskan RAPBD 2021

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 sesuai aturan. Ada optimisme bahwa pembahasan Rancangan APBD 2021 tak akan terlambat seperti APBD 2020.

“Kalau keinginan baik pelaksana tugas bupati, sekretaris daerah, DPRD, dan pemprov sudah jadi satu, saya rasa tak ada masalah. Jangankan tiga bulan, satu bulan pembahasan bisa selesai kalau ada keinginan baik,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (23/9/2020).

Salah satu itikad baik itu adalah mengembalikan  KSOTK (Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat daerah) yang lama dan melaksanakan rekomendasi Mendagri. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan pemerintahan Kabupaten Jember, di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020), rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri harus ditindaklanjuti paling lambat pada 7 September 2020.

“Khusus pembahasan APBD, kami akan berkomunikasi dengan pelaksana tugas bupati dan sekretaris daerah dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam komunikasi itu ada terobosan, misalkan soal ketidaksepahaman tentang Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ¬†maupun RAPBD 2021, yang menurut DPRD Jember, tahapannya melompati tahapan pengesahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Jatim maupun Peraturan Mendagri Nomor 64 tentang penyusunan APBD 2021,” kata Halim.

Halim mengingatkan, bahwa dalam Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2020 itu sudah tak ada lagi dikotomi belanja langsung dan tidak langsung. “Sementara dalam KUA-PPAS Jember 2021 masih tercantum belanja langsung dan tidak langsung, atau dengan kata lain masih memakai sistem yang lama,” katanya.

Sementara untuk menyelesaikan APBD 2020, bisa saja disepakati adanya ‘cut-off”. “Dalam artian, APBD yang akan dibahas disesuaikan dengan pengeluaran kas daerah yang sudah ada. Sisa uang di kas daerah sejak pelaksana tugas bupati menjabat itu yang akan dibahas,” kata Halim. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar