Politik Pemerintahan

Wabup Bojonegoro: Semua Desa Berhak Dapat Bantuan Keuangan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menyiapkan anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp452 miliar. Dana tersebut akan digelontorkan kepada 252 desa dari 419 desa yang ada di Bojonegoro.

Menanggapi itu, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Budi Irawanto mengatakan, pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan dalam melaksanakan dan penyambung kebijakan pemerintah dari pusat, provinsi maupun kebijakan pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah desa adalah kepanjangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sehingga perlu di apresiasi. Tanpa loyalitas Pemerintah Desa program pemerintah tak akan bisa jalan dengan lancar,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro Budi irawanto, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut, peningkatan ini dalam rangka mengelola pelayanan masyarakat secara maksimal. Sehingga setiap pengambilan keputusan bisa tepat, dan lancar sesuai harapan. “Kita adalah pelayan masyarakat sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bukan masyarakat sebagai pelayan kita,” ucap Budi Irawanto

Pihaknya berharap, dalam memberikan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD di Kecamatan Kapas itu, pemerintah desa menjadi lebih mandiri. Pasalnya setiap desa memiliki potensi masing-masing yang harus dimaksimalkan dan harus di kembangkan.

“Butuh perhatian yang lebih dari Pemkab, bukan hanya pemerintah kecamatan saja dalam mewujudkan desa mandiri tersebut. Terpenting berikan perhatian yang lebih optimal untuk desa-desa dan harus merata dan tidak pilih kasih dalam pemberian bantuan ke desa,” jelasnya.

Pembangunan desa adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten, sehingga peran Pemerintah Kabupaten ini harus lebih maksimal untuk membantu desa. “Seperti bantuan keuangan desa (BKD) ini adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten Bojonegoro. Sehingga semua desa berhak mendapatkan BKD karena untuk kemajuan sebuah desa,” ucap orang nomor dua di lingkungan Pemkab Bojonegoro.

Orang Asli Bojonegoro tersebut berpesan dalam pengeloaan anggaran desa harus transparan dan semua wajib berhati hati dalam menjalankan tugas, juga amanah masyarakat. “Hal yang salah ya salah, jangan melanggar aturan dan hukum yang berujung kepada kerugian desa dan komponen pemerintahan,” harapnya.

Sementara, dalam kesempatannya, Kepala Dinas PMD Mahmuddin mengungkapkan, untuk pengelolaan dana bantuan keuangan desa itu pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap kepala desa secara bertahap. Dalam pengelolaan dana bantuan keuangan desa ini diharapkan untuk meningkatkan potensi desanya masing-masing.

“Acara ini dimaksudkan untuk pembinaan pengelola dana bantuan keuangan desa agar lebih berkomitmen untuk memajukan desanya,” tutur Mahmuddin dalam kesempatannya. [lus/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar