Politik Pemerintahan

Visi Misi Walikota Kediri Atasi Masalah Gizi dan Stunting, dari BPJS Gratis hingga Sarpras

Kediri (beritajatim.com) -Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2021, Pemerintah Kota Kediri membeberkan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) Kota Kediri 2020-2024. Program menyeluruh untuk mengatasi masalah gizi termasuk stunting.

“Penanganan masalah gizi dan stunting di Pemkot Kediri sudah tercantum dalam RADPG yang melibatkan lintas sektoral. Dari yang berkaitan langsung hingga yang tidak terkait langsung namun berperan penting,” kata Abdullah Abu Bakar, Walikota Kediri. Jadi, dalam mengatasi masalah gizi bukan hanya domain Dinas Kesehatan saja, namun kerjasama lintas sektoral.

RADPG 2020-2024 merupakan realisasi dari RPJMD sebagai wujud visi misi Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar periode 2020-2024.

“Pemkot Kediri tidak hanya fokus pada stunting namun keseluruhan program kesehatan dengan melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang mencakup program promotif dan preventif dan dilaksanakan oleh semua OPD,” kata Walikota Kediri.

Menurut Edi Darmasto, Kepala Barenlitbang Kota Kediri, dana untuk Germas ini tidak terbatas dan melibatkan semua lapisan masyarakat dari individu, keluarga, masyarakat, akademisi, pengusaha dan lain-lain. Dananya pun tidak terbatas. Bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan peran masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Germas juga melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan melalui Forum Kelurahan Sehat. Forum ini merupakan ujung tombak dari Germas sebab merupakan pelaksana program dari pusat ke lapangan. Mulai dari pola hidup sehat, makanan bergizi, hingga pencegahan stunting.

Selain itu, Pemkot Kediri juga melaksanakan upaya preventif salah satunya dengan UHC (Universal Health Coverage) yang dilakukan oleh Pemkot Kediri melalui BPJS untuk semua warga Kota Kediri.

Sementara itu, menurut Herry Krismono, Kabid Rendalev Barenlitbang Kota Kediri, semua warga bisa mendaftarkan diri di BPJS dan akan di-cove sepenuhnya oleh Pemkot. Bahkan orang kaya pun boleh mendaftarkan diri kalau mau dengan fasilitas kelas 3. Pemkot menyediakan dana antara Rp 35 M – Rp 40 M untuk program ini.

Sedangkan program-program lain yang tidak terkait langsung dalam upaya menanggulangi masalah gizi dan stunting yaitu penyebaran informasi mencegah pernikahan dini oleh Dinas Pendidikan. Tidak hanya melalui sekolah formal namun juga pondok pesantren yang ada di Kota Kediri.

“Sebab masalah gizi dan stunting juga diakibatkan dari pernikahan dini. Mulai dari kurangnya pengetahuan hingga kelahiran bayi yang tidak sehat dari hasil pernikahan dini,” tambah Kris.

Organisasi perempuan juga tidak ketinggalan. Misalnya PKK Kota Kediri memberikan edukasi kepada remaja dalam bentuk Sekolah Perempuan Selimut Hati dan pemantauan intensif dari para kader PKK di lapangan.

“Titik pantaunya adalah Posyandu. Kader yang sudah terlatih melakukan screening tumbuh kembang,” kata Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

Selain itu, dari Dinas PUPR dan Perkim juga mendukung dalam upaya penanggulangan masalah gizi misalnya dengan pengadaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan juga rumah sehat untuk warga Kota Kediri. [nm/ted].


Apa Reaksi Anda?

Komentar