Politik Pemerintahan

UU Pilkada Dinilai Tak Adil bagi Anggota Dewan, TNI, dan Polri

Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia akan melakukan protes atas pemberlakuan UU nomor1tahun 2015 tentang Pilkada. Mereka bakal meminta agar DPR RI melakukan yudisial review untuk merevisi UU tersebut.

Dalam penerapannya UU tersebut ada ketidakadilan yang dirasakan oleh kalangan politisi di DPRD tingkat Kota seluruh Indonesia.

Menurut Ketua umum ADEKSI, Armuji ketidakadilan itu terlihat melalui pasal yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD, dan TNI/Polri diwajibkan mengundurkan diri jika hendak mengikuti Pilkada. Sementara, ASN hanya diwajibkan mengajukan cuti.

“Oleh karenanya, penerapan UU tersebut perlu adanya yudisial review utamanya di pasal itu. Karena tidak memenuhi unsur keadilan. Kepala daerah itu juga jabatan politis, harusnya diberlakukan sama, ” beber Armuji.

“Kita sudah pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tersebut selalu ditolak. Jalan satu-satunya perubahan salah satu pasal UU nomor 1 tahun 2015 itu melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam rancangan perubahan undang-undang,” sambung Ketua DPRD Surabaya itu.

Lebih lanjut, Armuji, menjelaskan bahwa salah satu materi yudisial review ke DPR RI adalah agar pasal tersebut di atas dapat direvisi dalam RUU 1 tahun 2015.

“Ya setidaknya jika anggota DPRD kota, TNI/Polri maju Pilkada hanya bisa cuti, bukannya mengundurkan diri, seperti saat incumbent kepala daerah maju dalam Pilkada yang harus cuti,” pungkas dia. [ifw/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar