Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Sulitkan Pemda

Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai menyulitkan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bupati Hendy Siswanto menyampaikan dilema yang dihadapi pemerintah daerah ini dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, pekan lalu. Salah satu yang menyulitkan adalah adanya perintah untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen.

“Sulit ini, karena bisa lebih. Kalau 30 persen bagaimana? Padahal kami ada insentif, karyawan baru, jumlah pegawai yang pensiun bertambah. Tidak bisa seperti itu. Padahal ini uang kita sendiri, tapi terbatasi seperti itu,” kata Hendy, Rabu (13/4/2022).

Situasi makin sulit, karena biaya pemilihan umum juga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Tidak mungkin bisa 30 persen. Bisa lebih dari itu. Ini yang jadi salah satu persoalan. Persoalan lainnya banyak,” kata Hendy.

Di lain pihak, perekrutan aparatur sipil negara diatur sepenuhnya pemerintah pusat. “Perekrutan karyawan itu harus memakai regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Menpan RB meminta daerah melakukan rekrutmen pegawai baru, baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” kata Hendy.

“Kami dikasih (kuota) empat ribu orang pegawai. Senanglah kami. Ternyata empat ribu orang itu disuruh membayar pakai APBD. Okelah, pakai APBD tidak apa-apa. Tapi sistem rekrutmennya murni diatur Menpan-RB. Seharusnya kami dikasih kesempatan (ikut merekrut). Masa 100 persen (yang merekrut) Jakarta semua (terpusat, red),” kata Hendy.

Dengan dasar perekrutan dilakukan murni oleh pemerintah pusat, Hendy meminta agar pembiayaan gaji untuk aparatur sipil negara itu berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN). “Kenapa tidak APBN? Kenapa APBD? Boleh pakai APBD, tapi rekrutmen yang lulus orang Jember. Lah sekarang dilepas untuk seluruh Indonesia. Orang Jember kalah, tidak lulus rekrutmen. Padahal mereka ada yang sudah berbakti (sebagai honorer) selama 15 tahun dan 20 tahun. Tidak lulus, pengangguran terbuka bertambah,” katanya.

Hendy meminta kepada Badan Anggaran DPR RI agar melibatkan kepala daerah dalam pembahasan anggaran. “Ini kan undang-undang. Secara general bisa diinterpretasikan dengan kondisi setiap daerah yang tidak sama. Nanti akan diterjemahkan dalam peraturan pemerintah. Kami disuruh ikut (memberikan masukan),” katanya. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar