Politik Pemerintahan

Usai Bertemu Bupati Jember, DPRD Lanjutkan Pemanggilan Pejabat Pemkab

Jember (beritajatim.com) – Usai bertemu Bupati Faida, Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan melanjutkan agenda pemanggilan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah untuk dimintai keterangan.

Hal ini dikemukakan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Angket Tabroni dan David Handoko Seto, Senin (20/1/2020) sore. Pertemuan bupati dan pimpinan Dewan maupun pimpinan panitia angket dilakukan di gedung DPRD Jember.

Dari pertemuan tersebut, menurut Tabroni, diketahui bahwa bupati masih tidak mengakui panitia angket dan melarang pejabat pemda memenuhi panggilan parlemen. Namun pada Selasa (21/1/2020), panitia angket tetap memanggil empat orang pejabat.

“Kami akan terus melakukan kerja-kerja sesuai schedule: panggilan pertama, kedua, ketiga, dan panggilan paksa. Sebetulnya setelah panggilan satu dan kedua (tak hadir) bisa panggilan paksa. Tapi supaya tidak debatable, setelah panggilan kedua dan ketiga (tidak hadir), baru panggilan paksa,” kata Tabroni.

Seluruh proses dan perkembangan pelaksanaan hak angket sudah dilaporkan ke pemerintah atasan. “Kemarin pimpinan DPRD Jember menghadiri undangan Kemendagri di Jakarta dan itu bagian dari pimpinan meng-update informasi mengenai kerja-kerja DPRD secara umum maupun kerja-kerja panitia angket,” kata Tabroni.

Bupati Faida secara terpisah kepada wartawan mengatakan, hal-hal yang dipertanyakan DPRD Jember telah dijawab secara tertulis. Boleh tidaknya pejabat organisasi pemerintah daerah menghadiri panggilan panitia angket tergantung pada respons DPRD Jember terhadap jawaban itu.

Apakah bupati mengakui keabsahan hak angket? “Kami memang menyiapkan jawabannya. Dari hasil evaluasi tersebut banyak hal yang kami kritisi mengenai pelaksanaan hak angket ini. Namun demikian kami menghargai hal-hal yang jadi perhatian Dewan, menghargai monitoring yang dilakukan Dewan. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut meskipun kami juga mengevaluasi pelaksanaan hak angket,” kata Faida.

David menegaskan, panitia angket akan tetap berjalan hingga terbit rekomendasi, terlepas apakah pejabat pemda akan hadir atau tidak memenuhi panggilan Dewan. “Apa yang dilakukan DPRD Jember terkait hak angket adalah sah dan legal,” katanya.

Dengan tidak hadirnya pejabat pemda, maka masa kerja panitia angket tak akan sampai batas waktu 60 hari. “Semoga saja 10 hari ke depan sudah selesai semua dan kami memberikan rekomendasi itu kepada pihak-pihak seperti Mendagri, gubernur, dan Komisi Apaturan Sipil Negara, serta mungkin APH (Aparatur Penegak Hukum),” kata David.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, menurut David, panitia angket akan mengundang bupati dan beberapa pejabat lain. “Kalau beliau tidak hadir, itu akan jadi rekomendasi tambahan,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar