Politik Pemerintahan

Upaya Pengawasan, Bawaslu Ponorogo Tempatkan 1 PTPS Disetiap TPS

Ketua Bawaslu Ponorogo  Muhammad Syaifulloh

Ponorogo (beritajatim.com) – Sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, setiap tempat pemungutan suara (TPS) wajib diawasi oleh seorang pengawas. Jika ada 2080 TPS, maka juga akan ada 2080  pengawas.

Maka dari itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo melakukan rekrutmen terhadap ribuan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Mereka bertugas mulai 23 hari sebelum pemungutan suara hingga tujuh hari setelah pemungutan selesai.

“Pelaksanaan Pilkada dan potensi permasalahan nanti akan diawasi oleh PTPS ini” kata Ketua Bawaslu Ponorogo  Muhammad Syaifulloh, Selasa (17/11/2020).

Masa tugas PTPS dimulai pada tanggal 16 November hingga 16 Desember 2020. Gus Choy sapaan akrab Muhammad Syaifulloh memastikan PTPS yang terpilih ini netral. Mereka wajib terbebas dari kepentingan politik di pilkada ini.

“Terkait nama – nama yang ditetapkan menjadi PTPS ini, masyarakat juga sudah diberikan waktu untuk melakukan tanggapan,” katanya.

PTPS wajib mengawasi persiapan pemungutan di masing-masing TPS seperti apa alurnya. Selain itu juga harus awas terhadap potensi pelanggaran sejak sebelum, saat pemungutan suara, hingga persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara. PTPS salah satu sosok penting dalam mengawal pilkada agar berjalan sukses dan lancar

“Mereka diminta aktif menyampaikan dugaan pelanggaran, kesalahan, maupun penyimpangan administrasi pada saat pemungutan dan penghitungan suara,” pungkasnya. (end/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar