Politik Pemerintahan

Upaya Memidanakan Pelaksana Tugas Bupati dan Sekda Jember Gagal

Prosesi pengembalian jabatan ratusan aparatur sipil negara Pemkab Jember beberapa waktu lalu.

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief dan Sekretaris Daerah Mirfano gagal dipidanakan oleh pengacara Mohammad Husni Thamrin. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dikarenakan unsur-unsur pasal tidak terpenuhi.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka, Senin (23/11/202) malam. Muqiet dan Mirfano dilaporkan ke Bawaslu Jember karena melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan jabatan 366 aparatur sipil negara ke jabatan sebelum 3 Januari 2018.

Pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang junto Pasal 190 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam pasal 71 ayat (2) disebutkan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara pada pasal 190 disebutkan, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Keputusan untuk tidak meneruskan tindak lanjut laporan ini diambil setelah Bawaslu Jember melakukan rapat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Mereka menilai, prosesi pengembalian jabatan yang dilakukan Pelaksana Tugas Bupati Jember Muqiet bukanlah yang dimaksud dalam pasak 71 ayat 2.

“Ketika ada izin berarti ada yang minta izin dan memberikan izin. Pelantikan tersebut merupakan perintah kepada Pelaksana Tugas Bupati Jember untuk segera dilaksanakan sesuai rekomendasi, dan bukanlah inisiatif atau usulan dari Pelaksana Tugas Bupati sendiri,” kata Thobrony.

Thamrin keberatan dengan keputusan tersebut, karena menilai unsur-unsur pelanggaran sudah terpenuhi. “Alat bukti sudah jelas dan terang, sudah jelas pula apa beda rekomendasi dan izin. Oleh karena itu saya mempertimbangkan untuk mengadukan Bawaslu Jember ke Dewan Kehormatan Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan atau melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar