Politik Pemerintahan

Unit Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jatim Diganjar Akreditasi A

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Nurkholis mengungkapkan rasa syukurnya. Mengapa? Ini karena Unit Penilaian Kompetensi (UPK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim akhirnya berhasil mengantongi sertifikasi akreditasi A.

Status akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala BKD Provinsi Jatim, Nurkholis di Aula BKN, Jakarta Timur, Senin (19/10/2020).

“Syukur Alhamdulillah. Akreditasi ini diraih juga karena dorongan Bu Gubernur Khofifah dalam mendukung peningkatan layanan penilaian kompetensi ASN di lingkungan BKD Jatim,” katanya.

Nurkholis menjelaskan, status akreditasi A ini diberikan setelah Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN melakukan uji kelayakan terhadap UPK BKD Jatim pada tanggal 9-11 September 2020 lalu. Proses uji kelayakan tersebut diikuti dengan berbagai komponen utama, antara lain, unsur manajemen organisasi, SDM UPK, dan metode pelaksanaan penilaian.

“Tidak banyak penyelenggara asesmen milik pemerintah yang sudah terakreditasi. Dari 52 lembaga asesmen, baru 15 yang sudah terakreditasi. Itupun tidak semuanya A,” tutur Nurkholis.

Dengan mengantongi akreditasi A, lanjut dia, BKD Jatim dapat melakukan asesmen sampai kepada jabatan tinggi pratama. Proses akreditasi ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan bagi penyelenggaran UPK baik di BKD Jatim maupun lembaga asesmen pemerintah lainnya. Sehingga, kelayakan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan asesmen benar-benar berkualitas bagi peningkatan kompetensi ASN.

“Peningkatan karir ASN akan selalu membutuhkan hasil asesmen dari UPK. Sehingga, ke depan ASN akan memiliki rapornya sendiri untuk suksesi karirnya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai prinsip-prinsip dalam merit system,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, sejak UPK BKD Jatim didirikan pada tahun 2016, upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan. Hingga saat ini, di UPK tersebut ada delapan asesor kompetensi ASN yang telah tersertifikasi BKN. Masing-masing terdiri dari satu jenjang madya, dua asesor jenjang muda dan lima asesor jenjang pratama.

“Jumlah asesor itu memang belum memenuhi harapan ideal. Namun, peningkatan kebutuhan asesor akan terus dilakukan menggandeng dengan BKN dan perguruan tinggi negeri,” ujarnya.

Dalam penyerahan akreditasi tersebut, selain UPK BKD Jatim terdapat enam lembaga asesmen yang juga meraih akreditasi A. Di antaranya adalah penyelenggara asesmen Kemenkumham, LAN, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Pemprov Riau dan Pemprov NTT. Sementara itu, penyelenggara asesmen yang meraih akreditasi B antara lain BMKG dan Pemprov NTB. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar