Politik Pemerintahan

UMP Jatim Naik Rp 100 Ribu, Begini Sikap Pemkab Malang

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021. Sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Propinsi Jatim, ada kenaikan upah sebesar 5,65 dibandingkan dengan UMP pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1.768.000.

Gubernur Khofifah menerangkan, keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim setelah melakukan rapat dari tanggal 27 Oktober 2020 hingga 30 Oktober 2020.

“Dewan Pengupahan Provinsi Jatim melaporkan kepada saya ada kenaikan UMP sebesar Rp100 ribu menjadi Rp1.868.770. Angka ini ada kenaikan sebesar 5,65 persen dari UMP sebelumnya,” ungkapnya pada Minggu 1 November 2020 di Kantor Bakorwil Jatim III Malang.

Hanya saja, kenaikan UMP itu tidak diberlakukan sejak Pemprov menetapkan. Tapi berlaku ketika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sudah ditetapkan.

“Ketika kami memutuskan UMP maka sesungguhnya UMP ini masa berlakunya sampai kepada keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jadi kalau UMK sudah diputuskan UMP ini tidak berlaku,” tegas Khofifah.

Maka dari itu kata Khofifah, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim akan segera berkoordinasi dengan pemerintah di kabupaten/kota membahas terkait penetapan UMK 2021 sebagai tindak lanjut naiknya nominal UMP.

“Berikutnya dewan pengupahan akan melakukan koordinasi dengan bupati dan walikota untuk segera memusyawarahkan keputusan terkait UMK,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi kenaikan UMP Jatim, Pemerintah Kabupaten Malang mengatakan, belum ada regulasi bagi perusahaan di Kabupaten Malang untuk memilih menggaji dengan nominal sesuai UMP atau UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

“Harus dibahas dulu. Kan ada dewan tenaga kerja untuk menentukannya. Tentu UMP jadi satu pertimbangan utama. Nunggu kesepakatan,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/568/KPTS/2019, Hingga kini UMK Kabupaten Malang tercatat sebesar Rp 3.018.530.

Mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu mengakui pembahasan terkait UMK tersebut masih menunggu Dinas Tenaga Kerja.

“Nunggu dinas tenaga kerja masih belum ini. Setelah itu ada keputusan. Insya Allah segera,” Wahyu mengakhiri. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar