Politik Pemerintahan

UMP Jatim Berlaku 1 Januari 2021 tetapi Ada Syaratnya

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa umumkan UMP Jatim naik pada 2021.

Malang (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memutuskan upah minimun provinsi di wilayahnya naik sebesar Rp100 ribu. Dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp1.768.000. Dengan kenaikan ini, UMP di Jatim menjadi sebesar Rp1.868.777 pada 2021.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim telah menerima surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, perihal tidak adanya kenaikan upah minimum tahun 2021. Karena pandemi Covid-19. Namun, setelah melakukan rapat dengan serikat buruh dan pekerja serta pengusaha dan perusahaan. Pemprov Jatim memutuskan untuk naik meski tidak besar.

“Setelah kami lakukan rapat dengan dewan pengupahan. Akhirnya diputuskan kenaikan UMP senilai Rp 100 ribu pada tahun 2021,” ujar Khofifah di Kota Malang, Minggu (1/11/2020).

Baca Juga:

    Khofifah mengatakan, UMP akan berlaku sejak 1 Januari 2020. UMP tidak berlaku jika Pemerintah Kota atau Kabupaten telah memutuskan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Sebah, UMP di Jatim tergolong kecil jika dibandingkan dengan UMK paling kecil di kota/kabupaten di Jatim.

    “Keputusan ini karena kita melihat ada sektor yang terdampak dan tidak terdampak. Ketika kita memutuskan UMP masa berlakunya sampai pada putusan UMK. Kalau UMK sudah diputuskan UMP tidak berlaku. UMP kita sementara dibawah nilai UMK terendah di Jatim sebesar Rp1.913.000,” kata Khofifah.

    Dengan berlakunya UMP ini, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Bila terbukti melanggar pengusaha bisa dikenai hukuman sesuai perundang-undangan. [luc/but]





    Apa Reaksi Anda?

    Komentar