Politik Pemerintahan

Uji Publik DPS Pilbup Sumenep Libatkan Aparat Desa Hingga Ketua RT

Sumenep (beritajatim.com) – Pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati (Pilbup) Sumenep, KPU setempat segera melakukan uji publik.

“Uji publik terhadap DPS itu perlu dilakukan untuk memastikan daftar pemilih sudah tidak ada masalah, sebelum ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT),” kata Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman, Rabu (16/09/2020).

Ia menjelaskan, uji publik DPS itu akan dilakukakan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan melibatkan aparat desa hingga Ketua RT.

“Jadi DPS itu akan dicek bersama-sama, karena kan yang paling tahu tentang masyarakatnya itu ya Pak RT dan Pak RW,” terangnya.

Ia memaparkan, DPS akan dicetak untuk didistribusikan ke masing-masing desa pada 18 September, kemudian diumumkan mulai 19- 28 September 2020. Setiap desa akan diberi salinan DPS tiga rangkap.

“Satu rangkap akan ditaruh di balai desa, satu rengkap di tempat-tempat strategis di desa, dan satu rangkapnya lagi sebagai arsip PPS,” ujar Syaifur.

Ia berharap, selama masa pengumuman DPS tersebut, masyarakat berpartisipasi aktif memastikan apakah namanya dan nama-nama keluarganya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

“Kalau menemukan ada yang belum tercantum atau bahkan menemukan ada nama warga yang sudah meninggal atau pindah domisili tapi masih masuk daftar, masyarakat bisa melapor ke PPS setempat,” ucapnya.

Jumlah DPS Pilbup Sumenep 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU sebanyak 823.543 orang. Jumlah tersebut menyusut 49 ribu lebih dari data pemilih pada Pemilu 2019. [tem/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar