Politik Pemerintahan

Tutup Tahun Anggaran, Rehabilitasi 7 Pasar Belum Kelar

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Anas Ma'ruf

Jember (beritajatim.com) – Tahun anggaran 2018 sudah berakhir. Namun dari 12 pasar, rehabilitasi tujuh pasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum selesai tuntas.

“Pasar ini spesifik., karena di situ ada pedagang. Target kami, ketika penandatanganan kontrak, pedagang sudah pindah. Tapi kenyataannya, pedagang masih mengulut-ulur, sehingga proses pemindahan terlambat. Kedua, karena faktor cuaca,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Anas Ma’ruf.

Menurut Anas, pedagang masih butuh waktu untuk pindah. “Untuk penentuan tempat relokasi, kami masih harus bermusyawarah dengan pedagang. Setelah disepakati, baru kami menyiapkan tempat relokasi. Setelah siap, mereka baru boyongan bertahap,” jelasnya.

Disperindag Jember bertekad menyelesaikan rehabilitasi pasar. “Kami juga mempertimbangkan nasib pedagang. Kasihan mereka kalau terlalu lama di tempat relokasi,” kata Anas. Ia ingin pedagang segera berjualan normal.

“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pekerjaan (bisa) dilanjutkan. Memang dimungkinkan, sesuai perpres itu, ketika kegiatan belum selesai, bisa dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Anas Ma’ruf.

Namun, lanjut Anas, penganggaran berlaku tahun tunggal. Dengan demikian pemerintah hanya akan membayar rekanan sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilakukan. “Kami bayar sesuai persentase pekerjaan (yang selesai). Jadi tidak boleh administrasi diseratuspersenkan, sementara pekerjaan belum selesai,” katanya.

Rekanan kemudian dikenakan denda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 karena pengerjaan proyek melewati masa kontrak. Pembayaran sisa proyek bisa dilakukan setelah anggaran Perubahan APBD 2019 disahkan. Sesuai peraturan, maksimal masa perpanjangan proyek adalah 50 hari.

“Selama masa pekerjaan, dia dikenakan denda seperseribu dari nilai kontrak per hari. Ketika ada kejadian semacam ini, rekanan pelaksana ada surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa hari. Dendanya sesuai pernyataan dia,” kata Anas. Jika kemudian ternyata penyelesaian pekerjaan masih terlambat, maka pemerintah bisa memutuskan kontrak dan memasukkan rekanan dalam daftar hitam. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar