Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Turun Jalan, KAMMI Jombang Tuntut Permendikbudristek PPKS Dicabut

Aktivis KAMMI saat demonstrasi di depan gedung DPRD Jombang, Kamis (25/11/2021)

Jombang (beritajatim.com) – Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Jombang menggelar aksi turun jalan, Kamis (25/11/2021) siang. Mereka menuntuk agar Permendikbudristek PPKS (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi) dicabut.

Selain itu, KAMMI Jombang juga menolak rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Aksi mahasiswa ini dilakukan di depan gedung DPRD Jombang. Selain membentangkan spanduk tuntutan, mahasiswa juga melakukan orasi secara bergantian.

Mereka mengecam diterbitkannya Permendikbudristek PPKS. “Karena Permendikbudristek PPKS mengandung rumusan atau frasa pasal yang abstrak, multitafsir dan kearifan lokal masyarakat Indonesia,” kata Pjs Ketua Umum KAMMI Jombang Moch Ahsanul Fikri.

KAMMI Jombang juga menuntut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membentuk dan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kejahatan kesusilaan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Achsanul, sudah selayaknya Mendikbubristek segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka bersama masyarakat terkait Permendikbudristek PPKS. Hal itu untuk memperoleh masukan dari khalayak mengenai pembentukan dan/atau penyusunan peraturan perundang- undangan (peraturan menteri) tentang kejahatan kesusilaan.

“Kami juga meminta DPR dan Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi dan memberikan teguran tertulis kepada Mendikbudristek. Apabila poin di atas tidak dilakukan, maka kami menuntut agar Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek segera mengundurkan diri dari jabatannya,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Sebelum membubarkan diri, mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota DPRD Jombang. Tujuannnya, agar aspirasi dari KAMMI Jombang tersebut disampaikan kepada Badan legislatif DPR RI. [suf]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar