Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Tuntut Presidential Threshold 0 Persen, Ratusan Aktivis Gemas Turun Jalan

Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar 250 orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat (Gemas) Jatim melakukan aksi turun jalan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya, Minggu (19/12/2021).

Mereka menuntut untuk dihapuskannya aturan ambang batas (presidential threshold) dari 20 persen menjadi 0 persen. Ini karena diduga ada sinyal persekongkolan jahat.

“Pasal ambang batas 20 persen sangat inkonstitusional atau tidak sesuai amanah UUD1945, irasional, menghilangkan norma keadilan serta memangkas dan membuat kebebasan rakyat dalam memilih menjadi terbatas,” kata Ketua Gemas Jatim, Yoyok kepada wartawan.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada akhir Oktober 2021, sebanyak 80,4 persen masyarakat Jatim menghendaki Presidential Threshold sebesar 0 persen.

Dia menjelaskan, dalam pasal 6 huruf a ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bukan presidential threshold 20 persen.

“Salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 (amandemen) pasca reformasi adalah untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Konyol jika mempergunakan hasil pemilu legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi. Ini jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial,” tukasnya.

Dia menegaskan, menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi merupakan logika sistem parlementer.

“Pasal 222 UU Pemilu dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Bagaimana mungkin menerima rasionalitas ketika hasil Pemilu DPR 2019 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024,” imbuhnya.

Sedangkan, lanjut dia, partai politik yang lolos dalam verifikasi faktual sesuai Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, sehingga menjadi peserta Pemilu 2024 tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2019.

“Penggunaan Presidential Threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden juga mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin potensial masa depan. Sehingga, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dan kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu,” pungkasnya dan akan bersama-sama ke Jakarta mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) bijaksana, sehingga tidak mencederai demokrasi Indonesia. [tok/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar