Politik Pemerintahan

Tuntut ADD 100 Persen, PKD Kediri Surati Pemerintah

Kediri (beritajatim.com) – Polemik pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 di Kabupaten Kediri terus berlanjut. Paguyuban Kepala Desa (PKD) kembali berkirim surat kepada DPRD dan DPMPD setempat, menuntut pengembalian 100 persen ADD.

Ketua PKD Kabupaten Kediri Johansyah mengapresiasi perhatian Pemkab Kediri yang telah mensetujui penambahan ADD sebesar Rp 10 miliar dari permintaan Rp 15,8 miliar. Namun, jumlah tersebut dinilai masih kurang.

“Dari informasi DPMPD melalui telepon permintaan kita disetujui Rp 10 miliar. Namun, setelah di otak-atik oleh kawan-kawan, ternyata belum mencukupi. Pasalnya sudah diakhir anggaran, dan posnya sudah ditentukan. Oleh sebab itu, kami bermohon kembali ke Bupati Kediri agar disetujui permintaan 100 persen,” ujar Johansyah.

Menurut Kepala Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri ini, pos anggaran ADD Tahun 2020 telah disusun dan dijalankan. Sehingga, apabila terjadi refocusing atau pengurangan sebesar 16 persen di tengah perjalanan, berdampak langsung terhadap roda pemerintahan di desa.

Johansyah khawatir bila pemangkasan ADD tetap terjadi bakal menuai kegaduhan. Pasalnya, dana tersebut memang diperuntukkan khusus untuk Siltap dan honor Lembaga Desa.

“Dari PKD bersurat kembali. Karena mau ada Paripurna. Ini teman PKD mengharap eksekutif dan legislatif yang belum mengedok anggaran, sebelum kesepakatan itu bisa mengembalikan ADD 100 persen,” desaknya.

Sebelumnya, Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) keberatan dengan kebijakan pengurangan alokasi dana desa sebesar 9-16 persen hingga Desember mendatang. Menurut mereka pemangkasan postur anggaran tersebut berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pemerintahan desa.

Pengurangan anggaran itu membuat operasional desa terganggu. Jika sampai terjadi, maka ada beberapa yang tidak dibayarkan seperti honor lembaga desa RT, RW, BPD dan Perangkat Desa maka terancam tidak bisa dibayarkan.

Kebijakan seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah kegaduhan padahal ini sudah memasuki akhir tahun dan setiap alokasi dana desa ini mempunyai juklak dan juknis. [nm/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar