Politik Pemerintahan

Tunggakan PBB Kecamatan Gayam Tembus Rp 1,1 Miliar

Foto ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro yang belum terbayar sebesar Rp 1,1 Miliar. Jumlah tagihan pajak yang belum terbayarkan itu akumulasi dari tahun 2013 hingga 2019.

Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Eko Puji Wahyono mengungkapkan, semua desa yang belum membayar pajak, termasuk dari desa di sekitar Lapangan Banyu Urip Blok Cepu itu akan terus ditagih. “Kami terus berupaya untuk menagih PBB P2 tersebut kepada pemilik tanah,” kata Eko Puji Wahyono, Selasa (14/1/2020).

Di Kecamatan Gayam, pajak yang belum dibayarkan selama tujuh tahun itu ada di 12 desa diantaranya Desa Gayam, Mojodelik, Beged, Ngraho, Sudu, Manukan, Cengungklung, Katur, Bonorejo, Brabuhan, Begadon, dan Desa Ringintunggal. “Hampir semuanya saat kami konfirmasi ke desa, lahan yang tidak dibayar pajaknya itu dulunya dibeli broker untuk kebutuhan Lapangan Banyu Urip,” ujarnya.

Pihaknya mengaku, terus berupaya menagih dengan cara pendekatan ke pemilik lahan yang diketahui sudah berada di luar Bojonegoro, maupun pihak pemerintah desa untuk bisa membantu menagihkan. “Kalau masih belum bayar juga, kami terpaksa minta pendampingan dari Kejaksaan dan kepolisian untuk penagihan,” tandasnya.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Lasuri meminta agar Bapenda terus menagihkan tunggakan PBB P2. Pihaknya menyarankan agar Bapenda bersikap tegas dan menggandeng penegak hukum kesepakatan yang dibuat beberapa waktu lalu.

“Dulu ada kan, kesepakatan antara Pemkab dengan pihak penegak hukum dalam penagihan pajak. Ya itu saja dilakukan,” tandas Politisi asal Partai Amanat Nasional.

Sementara diketahui, tunggakan PBB P2 di Kecamatan Gayam, dengan rincian di Desa Gayam mencapai Rp 199 juta, Desa Mojodelik sebesar Rp 79 juta, Desa Beged sebesar Rp 99 juta, Desa Ngraho sebesar Rp 43 juta, Desa Sudu sebesar Rp 72 juta, Desa Manukan sebesar Rp 5 juta, Desa Cengungklung sebesar Rp 13 juta, Desa Katur seebsar Rp 250 juta, Desa Bonorejo sebesar Rp 7 juta, Desa Brabuhan sebesar Rp 51 juta, Desa Begadon sebesar Rp 233juta, dan Desa Ringintunggal sebesar Rp 169 juta. [lus/suf]






Apa Reaksi Anda?

Komentar