Politik Pemerintahan

Tunggak Rp 47 M, BPJS Kesehatan Tegur Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayangkan surat peringatan pertama kepada Bupati Jember, Jawa Timur, karena terlambat membayar iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk periode Januari-Juni 2020.

Tunggakan itu tercatat sebesar Rp 47.019.504.000. Rinciannya, besar tunggakan adalah Rp 7,852 miliar untuk 186.960 peserta dan 159 bayi baru lahir pada Januari; Rp 7,840 miliar untuk 186.670 peserta dan 195 bayi baru lahir pada Februari; Rp 7,832 miliar untuk 186.484 peserta dan satu bayi baru lahir pada Maret; Rp 7,827 miliar untuk 186.358 peserta dan empat bayi baru lahir pada April; Rp 7,825 miliar untuk 186.325 peserta dan 17 bayi baru lahir pada Mei; dan Rp 7,826 miliar untuk 186.335 peserta dan empat bayi baru lahir.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemkab Jember dan BPJS Kesehatan pada pasal 8 tentang pembayaran iuran, pembayaran tahap pertama dibayarkan paling lambat pada 10 Januari 2020 dan pembayaran tahap kedua dibayarkan paling lambat 10 April 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BPJS Kesehatan Jember Antokalina Sari Verdiana, 3 Juni 2020, disebutkan bahwa kapitasi telah dibayarkan secara rutin setiap bulan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jember. Keterlambatan pembayaran iuran PBI daerah telah menjadi salah satu obyek pemeriksaan dari Satuan Pengawas Internal BPJS Kesehatan pada April 2020.

“Mungkin di pemerintah daerah ada masalah penganggaran. Tapi kami tetap berkoordinasi agar ini bisa terbayarkan,” kata Antokalina kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).

Kepala BPJS Kesehatan Jember Antokalina Sari Verdiana

BPJS Kesehatan belum akan memberikan sanksi pelayanan. “Mungkin ini masalah administrasi penganggaran saja. Kami tidak terlalu paham. Biasanya sih dibayar. Kalau (tahun) kemarin, memang tidak terlalu lama: tiga-empat bulan sudah terbayarkan,” kata Antokalina.

Menurut Antokalina, perjanjian antara Pemkab dan BPJS Kesehatan berlaku hingga September 2020. “Karena kemarin pada waktu akhir Desember 2019, kami melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, berkoordinasi untuk ke depannya seperti apa, apakah sudah ada ketersediaan anggaran,” katanya.

“Nah kemarin dengan Peraturan Presiden Nomor 75, (iuran) satu orang Rp 42 ribu. Dengan adanya kepesertaan pada Desember, kemudian kemungkinan ada penambahan lagi, kami perkirakan ada (tambahan) 15 ribu, kemarin ada sekitar Rp 99 miliar yang harus disediakan, dengan iuran Rp 42 ribu per orang dikali 12 bulan. Cuma pada waktu itu informasi yang kami dapatkan ada (anggaran) Rp 73 miliar. Berarti nanti perjanjian sementara sampai September 2020. Dengan berjalannya waktu, kalau ada perubahan anggaran bisa diperpanjang lagi,” kata Antokalina.

Klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) berasal dari rumah sakit yang melayani warga peserta bantuan iuran daerah. “Sampai saat ini masih bisa aktif proses kepesertaannya. Tapi kami tetap berkoordinasi terus untuk masalah pembayaran ini. Perjanjiannya sampai dengan September. Kami harap nantinya jangan sampai September tidak terbayarkan. Kami tiap bulan juga membayar ke puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan yang diberikan untuk kepesertaan iuran bantuan ini,” kata Antokalina.

Bagaimana jika tunggakan baru dibayar September 2020? “Kami harapkan jangan sampai September baru dibayarkan. Kami tetap upayakan jangan sampai September. Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Antokalina.

Saat ini, tanggungan biaya pengobatan PBID diambilkan dari PBI yang dibiayai APBN dan pembayar iuran mandiri karena JKN bersifat gotong-royong. “Tapi kalau (pembayaran tunggakan) terlalu lama, ya mengganggu kami juga. Beban kami juga semakin banyak,” kata Antokalina.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jember Mirfano mengatakan, anggaran PBI APBD 2020 sudah tersedia di Dinas Kesehatan sebesar Rp 79,49 miliar. “Berkaitan dengan surat tagihan tersebut, kami besok akan berkoordinasi dan rekonsiliasi data yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Datanya dinamis. Tidak ada kendala, tinggal mencocokkan angka-angka,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar