Politik Pemerintahan

Tugas Plh Bupati Jember Kembalikan Marwah Gubernur Jatim

Helmy Inspektorat Jatim

Jember (beritajatim.com) – Inspektur Jawa Timur Helmy Perdana Putera menegaskan, salah satu tugas Hadi Sulistyo sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati di Kabupaten Jember adalah menegakkan dan mengembalikan marwah gubernur.

“Mengembalikan marwah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagai pembina kabupaten-kota, dan sebagai simbol negara. Gubernur adalah pejabat negara, simbol negara, dilantik presiden,” kata Helmy, dalam rapat pengarahan aparatur sipil negara, di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (22/2/2021).

“Marwah sebagai itulah yang harus dikembalikan. Karena saya tahu sendiri, memantau sendiri, banyak kebijakan, keputusan, dan marwah-marwah gubernur yang lain mandeg, tidak jalan. Dan bahkan terkesan sengaja memang dimandegkan. Itu simbol negara. Itu perintah, keputusan, kebijakan dari simbol negara. Mandeg di sini, dan terkesan memang dimandegkan di sini,” kata Helmy.

Salah satu kebijakan gubernur yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida adalah surat tertanggal 15 Januari 2021. “Itu jelas permasalahannya di situ. Bahwa surat gubernur akan diberlakukan. Dan gubernur sudah menggarisbawahi di situ, bahwa produk-produk hukum: SK bupati sekembali dari cuti di luar tanggungan negara itu ilegal. Dan itu yang akan dikembalikan lagi,” kata Helmy.

Surat gubernur yang dimaksud Helmy adalah surat tertanggal 15 Januari 2021 bernomor 131/719/011.2/2021 mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam surat itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pemberhentian sekretaris daerah dan pergantiannya dengan pelaksana tugas serta pergantian pelaksana tugas oleh Bupati Faida di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember tidak sah dan cacat prosedur.

Gubernur Khofifah menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1), syarat sahnya keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat berwenang dan dibuat sesuai prosedur. Mengingat Bupati Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021, maka dia tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, pemberhentian sementara sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuan Gubernur Jawa Timur. Ini membuat keputusan Bupati Faida tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas sekretaris daerah adalah cacat prosedur.

Surat itu juga menyebutkan: mengingat Bupati Faida tidak mempunyai kewenangan dan adanya cacat prosedur dalam penetapan keputusan bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas, maka keputusan yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Khofifah mengingatkan, karena keputusan Bupati Faida itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka apabila terdapat kebijakan yang dilakukan para pelaksana tugas, kebijakan tersebut cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Helmy meminta agar surat gubernur tidak dipelesetkan. “Inspektorat (disebut) tidak baca (aturan). Lho, bukan hanya baca kalau saya. Saya keloni (dijadikan teman tidur, red). Aturan saya keloni, bukan hanya baca. Di mana saya tidak bacanya? Bupati boleh mengangkat pelaksana tugas dan pelaksana harian. Lanjutkan kalimatnya apabila terjadi kekosongan. Dan ingat, kita jujur, saat itu (posisi jabatan pimpinan organisasi pemerintahan daerah di Pemkab Jember) tidak kosong kondisi di sini. Pejabatnya masih ada, masih sehat, segar bugar. Tidak ada kekosongan,” katanya.

“Garisbawahi itu. Bukan masalahnya pengangkatan pelaksana tugas dan pelaksana hariannya. Bukan. Tapi kondisinya saat itu. Dan setelah itu baru dicari permasalahannya supaya salah dan bisa diganti dengan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Ingat itu. Kita harus jujur,” kata Helmy. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar