Politik Pemerintahan

Tuding Pengangkatan Direksi PT Sumekar Cacat Hukum, FKMS Demo Bupati

Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) Sumenep berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat. Mereka memprotes pengangkatan Direksi PT Sumekar yang dinilai cacat hukum.

“Bupati telah melantik dua Diretur PT Sumekar. Pengangkatan jajaran direksi itu cacat hukum. Dimana bupati yg mestinya tahu masalah hukum, kok malah kebal hukum,” kata Korlap Aksi, Sutrisno, Senin (21/01/2019).

Sambil berorasi, para mahasiswa membentangkan poster-poster bertuliskan protes terhadap pengangkatan dua direktur PT Sumekar. Diantaranya, ‘Bupati tukar nyawa masyarakat kepulauan dengan kepentingan politik’.

PT Sumekar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep yang mengurusi masalah operasional kapal ke kepulauan.

“Kami tidak rela di tubuh BUMD Sumenep ada unsur politis, ada kepentingan pribadi. Karena itu, kami menuntut bupati untuk mencabut SK pengangkatan direksi PT Sumenep, agar tidak ada unsur politis,” tandasnya.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim pekan lalu resmi melantik jajaran direksi PT Sumekar. Direktur utama dipercayakan pada Moh. Syafi’ie. Sedangkan Direktur Pelaksana diserahkan pada Ahmad Zainal Arifin.

Moh. Syafi’ie merupakan mantan ketua PAC PKB Arjasa, sedangkan A. Zainal Arifin merupakan caleg PKB untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan XIV.

“Kenapa semua direkturnya ini dari PKB? Kami menduga ada barter suara yang dijanjikan dalam Pileg, mengingat bu Fitri, istri bupati, juga menjadi caleg PKB untuk DPRD Provinsi,” tuding Sutrisno.

Ia mengatakan, dalih bahwa Zainal telah mundur sebagai caleg saat dilantik menjadi Direktur PT Sumekar, dinilai sebagai alasan yang dibuat-buat. Menurutnya, mundurnya seorang caleg tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, tetapi juga harus berurusan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Setelah kami cek, ternyata nama Zainal masih tercatat di daftar caleg tetap (DCT) DPRD Jawa Timur dari PKB. Jadi tidak bisa kalau Bupati mengatakan, yang penting esensinya mengundurkan diri. Ini persoalan hukum yang ada aturannya,” tandas Sutrisno.

Ia mengungkapkan, pengangkatan jajaran direksi PT Sumekar telah menyalahi peraturan pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin l yang menyebutkan caleg tidak boleh menjadi Direksi BUMD.

“Aturan itu sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena itu, sekali lagi, kami meminta agar pengangkatan direksi itu dibatalkan karena cacat hukum. Jajaran direksi harus diberikan pada orang-orang yang kompeten,” tandasnya. (tem/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar