Politik Pemerintahan

Gus Muhdlor Masuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Transaksi Non Tunai di Sidoarjo Akan Diperluas

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) masuk dalam Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program ini termasuk program prioritas pemerintah pusat dengan tujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam transaksi di tengah pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021  tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Di Jawa Timur Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa menunjuk 16 kab/kota yang masuk dalam TP2DD, termasuk kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Jombang.

Disaksikan Gubernur Jatim dan Wagub Jatim, enam belas bupati/walikota selaku Ketua Satgas TP2DD di daerahnya masing-masing tersebut melakukan penandatanganan komitmen bersama menjalankan program percepatan TP2DD di daerahnya masing-masing, di Shangrilla Hotel Surabaya bersamaan dengan kegiatan Musrenbang Jatim Kamis, (14/4/2021).

Pengalaman Khofifah keliling kab/kota di Jawa Timur, saat itu Ia berkunjung ke Tuban bahwa tukang becak disana sudah menggunakan transaksi non tunai. “Saat melakukan pembayaran tukang becaknya mengeluarkan android, ternyata transaksinya sudah menggunakan cashless atau non tunai,” kata Khofifah.

Program transaksi non tunai sudah dimulai di beberapa daerah, kata Khofifah, termasuk di Tuban. Ia minta melalui TP2DD sistem digitalisasi di Jatim bisa dipercepat dan diperluas di kab/kota lainnya.

“Sistem yang kita bangun non tunai atau cashless diperluas lagi, kami di pemerintah provinsi Jatim harus lari lebih kencang lagi mengejar percepatan digitalisasi ini,” terangnya.

Sementara itu Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor menyatakan kesiapannya mewujudkan Sidoarjo menuju kabupaten berbasis digitalisasi. Program ini menurutnya sangat penting segera direalisasikan. “Mulai dari layanan pemerintah semuanya kalau bisa menggunakan non tunai, termasuk juga seperti transaksi di pasar tradisional dan UKM, transaksinya kalau bisa non tunai,” katanya.

Pertengahan tahun 2020 Pemkab Sidoarjo sudah pernah uji coba transaksi non tunai bagi pedagang pasar. Saat itu tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan mengurangi transaksi tunai.

Uji coba dilakukan terhadap puluhan pedagang yang ada di Pasar Tulangan. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Sidoarjo kerjasama dengan salah satu bank BUMN.

Contoh pelayanan lain yang sudah menggunakan sistem non tunai adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat bisa membayar langsung melalui aplikasi E-PBB yang bisa didowload lewat android. Sistem pembayaran PBB lebih dipermudah lagi karena sudah kerjasama dengan beberapa bank swasta dan pemerintah.

Untuk itu, Gus Muhdlor akan akan mereview kembali dan mendorong dinas-dinas terkait agar membuat inovasi yang berbasis digitalisasi, tujuannya untuk migrasi dari transaksi tunai ke non tunai. (isa/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar