Politik Pemerintahan

Tolak UU Omnibus Law, Giliran SPSI Aksi ke Pemkab Mojokerto

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro saat menemui massa aksi di depan kantor Bupati Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto. Massa aksi menolak Undang-undang omnibus law dan mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan Perpu.

Sampai di depan pintu gerbang kantor Bupati Mojokerto, perwakilan massa menyampaikan orasinya. Dalam orasinya, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto maupun Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto untuk meneruskan aspirasi Serikat Pekerja.

“Yakni menolak Undang-undang omnibus law dan mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan Perpu karena dinilai Undang-undang omnibus law sangat merugikan dari pada masyarakat khususnya pekerja yang ada di Indonesia,” ungkap, DPCK SPSI Kabupaten Mojokerto, Barry Taim, Kamis (22/10/2020).

Masih kata Barry, terutama masalah upah karena yang ditetapkan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) kabupaten/kota di Jawa Timur yang terkecil. Di Jawa Timur, UMP terkecil yakni Ngawi yakni sebesar Rp1.768.000, sementara UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebesar Rp4.179.000.

“Sehingga undang-undang ini berpotensi merugikan pekerja sehingga kita mendesak pemerintah untuk menolak daripada undang-undang yang baru disahkan. Pjs Bupati menjabat sebagai Kepala Disnaker Provinsi Jawa Timur, jadi tidak berani menjawab secara jelas karena undang-undang ini kan belum tahu,” ujarnya.

Perwakilan massa menggelar audiensi bersama Pjs Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto di rumah dinas Bupati Mojokerto. Massa aksi membubarkan diri setelah Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro membacakan dukungan.

“DPRD Kabupaten Mojokerto sama seperti panjenengan semua yakni menolak Undang-undang omnibus low. Nanti saya akan mengirimkan surat rekomendasi tersebut ke DPR RI dan Presiden RI. Kami minta tolong silahkan kembali ke tempat kerja masing-masing. Hati-hati di jalan, jaga keamanan dan keselamatan di jalan,” tegasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar