Politik Pemerintahan

Tolak UU Ciptaker, PUI Kediri Raya Minta Presiden Tuntaskan Penanganan Covid-19

Kediri (beritajatim.com) – Gelombang penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kali ini datang dari perwakilan masyarakat. Kelompok yang mengatas namakan Persatuan Umat Islam atau PUI Kediri Raya menggelar deklarasi pernyataan sikap menolak pengesahan UU Ciptaker.

Deklarasi mengambil tempat di Mushola Al Moe’Anam, Kecamatan Pare, Selasa (13/10/2020) malam. Dalam pernyataan sikap tersebut, ada sejumlah poin yang disampaikan sebagai alasan dan pertimbangan penolakan.

Rahmat Mahmudi, selaku kordinator menyampaikan bahwa, PUI melakukan penolakan sebagai perwujudan kepedulian terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang sedang terjadi di Negara ini. “PUI sebenarnya menghendaki agar turun kejalan untuk melakukan pengawalan terkait penolakan uu cipta kerja, namun kami memiliki banyak pertimbangan,” ungkapnya.

Deklarasi berisi empat point. Pertama menolak keras pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang. Kedua meminta kepada Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dengan menerbitkan Perpu yang mengatur tentang pemberlakuan kembali Peraturan Undang-Undang organik yang sudah berlaku sebelumnya.

Poin ketiga meminta kepada Presiden dan DPR RI untuk tidak mengusulkan lagi RUU Ciptaker sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Poin terakhir meminta kepada Presiden RI untuk fokus pada upaya penuntasan penanggulangan pandemi Covid-19 yang telah menyedot uang rakyat hampir Rp 1.000 trilyun, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Rahmat berharap aksi PUI didengar oleh pemerintah. Apabila tidak, maka PUI tidak meuntup kemungkinan untuk melakukan aksi turun ke jalan. [nm/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar