Politik Pemerintahan

Toko Modern Diharapkan Tak Masuk Desa-Desa

Ponorogo (beritajatim.com) – Keberadaan puluhan toko modern yang belum mengurus perizinannya, membuat wakil rakyat di komisi B melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Salah satu temuannya, toko modern itu menggunakan perizinan yang lama. Dengan adanya peraturan baru, saat ini yang bersangkutan masih melayangkan perizinan kembali, dan masih menunggu proses hingga perizinan itu jadi kembali.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait, yakni DPMPTSP dan Disperdagkum untuk melakukan penyelesaian masalah ini,” kata Wakil komisi B DPRD Ponorogo Ribut Riyanto, Rabu (13/5/2020).

Selain itu juga mmemastikan puluhan toko modern di bumi reyog ini, semua mengantongi izin. Sehingga goalnya dapat menyumbang retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kesempatan tersebut, Ribut mengharapkan jika ada pembatasan keberadaan toko modern di Ponorogo. Jangan sampai toko tersebut melakukan ekspansi ke desa-desa. “Ada batasan keberadaan toko modern ini, diharapakan hanya di wilayah kota saja,” katanya.

Dengan begitu, toko-toko kelontong yang dikelola oleh warga bisa tetap eksis di desa. Sehingga geliat ekonomi yang dilakukan warga tetap bagus. Dan dengan aturan pembatasan, nantinya akan lebih baik lagi perputaran ekonomi di desa-desa.

Diberitakan sebelumnya, toko modern yang berada di jalan protokol, bahkan kini sudah merambah ke jalan kecamatan di bumi reyog, ternyata banyak yang belum berizin. Kenyataan itu diutarakan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ponorogo Sapto Djatmiko. “Kenyataan yang ada, meski sudah sekian tahun berdiri, ternyata banyak yang belum mempunyai izin,” kata Sapto.

DPMPTSP Ponorogo mencoba menginvestarisir ada 15-20 toko modern yang hingga saat ini belum mengurus perizinannya. Sapto berharap, para pemilik toko modern tersebut segera untuk mengajukan perizinan ke instansinya. “Kita himbau untuk segera mengajukan, nanti ada beberapa hal yang harus diurus, mulai dari DLH, PUPR dan bermuara di DPMPTSP, nanti pasti akan kita proses,” katanya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar