Politik Pemerintahan

Tingkah Wabup Trenggalek Bisa Hambat Layanan Publik

Wabup Trenggalek M Nur Arifin

Surabaya (beritajatim.com) – Tingkah Wabup Trenggalek M. Nur Arifin yang menghilang tanpa jejak selama lebih dari sepekan secara tidak langsung bisa menghambat pelayanan publik di wilayah itu.

Pendapat ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur, Agus Widyarta, Senin (21/1/2019).

“Meskipun memang secara tidak langsung, tapi yang bersangkutan adalah pembina di sektor layanan publik, jadi jelas bisa berdampak,” kata Agus.

“Terlebih lagi, Bupati Trenggalek Emil Dardak kan juga bakal segera dilantik menjadi Wakil Gubernur. Secara otomatis, dia juga akan naik jadi Bupati,” tambahnya.

Keberadaan M. Nur Arifin yang tak jelas rinbanya ini, menurut Agus, juga menjadikan pekerjaan Wabup Trenggalek tak bisa diakuntabilitas.

“Baik secara moral hingga politik. Dia ini kan dibayar pakai uang rakyat, harusnya bertanggung jawab dengan masuk kerja. Selain itu, Wakil Rakyat juga tak bisa melakukan pola kerjanya dalam melakukan pengawasan jika begini,” pungkas Agus.

Pada kesempatan terpisah, pakar administrasi negara asal UNAIR Gitadi Tegas turut mencetuskan hal yang sama. “Wakil Bupati ini juga peran vital. Terlebih lagi jika pembagian kerjanya dengan Bupati memang ditempatkan untuk itu,” katanya.

“Berdasarkan regulasi atau aturan juga jelas jika tidak masuk tanpa alasan yang jelas ini merupakan bentuk pelanggaran,” lanjut Gitadi.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hananto Widodo berpendapat jika M. Nur Arifin bisa mendapat sanksi yang diberikan berujung pada pemberhentian dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Trenggalek.

“Ini bisa sama seperti kasus Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dulu. Diberhentikan karena muncul ketidak percayaan publik. Bisa itu,” beber Hananto.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar