Politik Pemerintahan

Tinggal 2 Bulan, Plt Bupati Jember Punya PR APBD 2020 dan 2021

Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kanan)

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkejaran dengan waktu untuk membahas dua peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yakni tahun anggaran 2020 dan 2021. Pemkab Jember masih butuh ketegasan gubernur.

“Kami masih akan berkirim surat lagi kepada gubernur untuk meminta ketegasan, agar gubernur memberi izin kami membahas APBD 2020 dan 2021. Kami hanya ingin menunggu gubernur secara eksplisit memberi izin, karena menurut peraturan perundangan harus ada izin tertulis,” kata Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief, Jumat (6/11/2020).

Pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada gubernur. “Cuma surat dari gubernur yang kami terima belum eksplisit,” kata Muqiet.

Pembahasan APBD 2021, menurut Muqiet, tak seribet APBD 2020. “Harapannya kedua-duanya (dibahas dan disahkan). Kalau seandainya waktu tidak memungkinkan, ya apa boleh buat (hanya APBD 2021 yang dibahas dan disahkan). Harapan dari DPRD Jember juga seperti itu,” katanya.

“Kami harus hati-hati. Selain menjaga implikasi negatif, juga implikasi hukum. Jadi kami sudah sangat bekerja keras,” kata Muqiet.

Muqiet sendiri sudah memutuskan melakukan ‘cut-off’ atau penghentian sementara realisasi APBD 2020. Sebagaimana diberitakan, pelaksanaan APBD Jember 2020 tidak diatur dengan peraturan daerah sebagaimana lazimnya di daerah lain, namun peraturan kepala daerah. “Itu (cut-off) sebetulnya kehati-hatian bagi kami, kita hanya menggunakan perkada yang penggunaannya untuk kegiatan yang wajib dan mengikat,” katanya.

Sekretaris Daerah Jember Mirfano menambahkan, pembenahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) berkejaran dengan pembahasan APBD. “Jadi kami akan selesaikan KSOTK dulu, kembali ke rumah lama, dengan penghuni yang lama,” katanya.

“Simultan dengan penyelesaian proses pengembalian (pembenahan KSOTK), kami akan minta izin ke Mendagri cq Direktorat Jenderal otonomi Daerah melalui gubernur. Sebenarnya sudah ada surat dari gubernur, cuma kami masih ragu. Kami akan mintakan lagi supaya kami lebih yakin bahwa izin sudah kami pegang untuk membahas APBD 2020,” kata Mirfano. Target penyelesaian? “Kalau bisa sebelum Bapak Plt selesai masa jabatannya,” kata Mirfano. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar