Politik Pemerintahan

Tim Rilis Laporkan Pinjaman Rp 200 M ke Bawaslu, Sekda: Masyarakat Diuntungkan Program Itu

Sekda Agus Pramono (foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Pemkab Ponorogo merupakan program dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program pinjaman dana dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) tersebut sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sekda Agus Pramono menegaskan jika program ini sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi. Sehingga yang diuntungkan nantinya, murni untuk masyarakat.

“Pemkab Ponorogo tidak memandang program ini hanya untuk menguntungkan calon A atau B. Yang jelas yang diuntungkan ya masyarakat Ponorogo,” kata Agus, Senin (28/9/2020).

Agus menerangkan jika program ini telah sesuai prosedur yang diatur pemerintah. Saat pandemi, pemerintah dituntut merespon situasi secara cepat demi kepentingan masyarakat. Sebab, selama pandemi ini anggaran pembangunan infrastruktur banyak yang terpangkas untuk penangan pandemi Covid-19.

Maka dari itu, adanya program PEN, langsung direspon cepat oleh Pemkab. Pinjaman dana sebesar Rp 200 miliar dari PT. SMI ini bunganya nol persen. Meski begitu, persyaratannya pun ketat dan rumit. Sebab, pencairan dana ini benar-benar untuk program pemulihan ekonomi, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur.

“Tidak semua daerah mendapatkan pinjaman ini, karena persyaratannya yang ketat dan rumit. Selain itu, program ini memang diperuntukkan mendongkrak perekonomian daerah,” katanya.

Namun, dana pinjaman lunak tanpa bunga sebesar Rp 200 miliar dari PT. SMI kepada Pemkab Ponorogo ternyata dipersoalkan oleh tim pasangan calon (paslon) Sugiri Sancoko-Lisdyarita (Rilis). Tim Rilis melaporkan program tersebut ke Bawaslu Ponorogo. Mereka menuding, program untuk pembangunan infrastruktur tersebut, merugikan paslon lain.

Tim Rilis melaporkan ke ke Bawaslu Ponorogo. (Foto/Endra Dwiono)

“Tim kami menduga pinjaman Rp 200 miliar dari PT. SMI ini kegunaannya untuk kepentingan kampanye petahana,” kata Sekretaris Umum Tim Pemenangan Paslon Rilis Engky Bastian.

Engky mengklaim program tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Eba, panggilan akrab Engky Bastian kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan atau menguntungkan paslon tertentu.

“Uang untuk program ini kan harus tuntas bulan Desember. Padahal di masa itukan kita melakukan Pilkada,” katanya.

Sementara itu, Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ponorogo Marji Nurcahyo mengatakan pihaknya baru saja menerima laporan dari salah satu paslon, yakni tim Rilis. Kemudian Bawaslu Ponorogo, akan melakukan kajian awal. Kajian ini dilakukan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil. Marji menyebut jika tahapan ini membutuhkan waktu maksimal tiga hari.

“Kalau memenuhi syarat formil dan materil, ini akan kita register. Kemudian status laporan ini akan bisa kita ketahui bersama,” pungkasnya. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar