Politik Pemerintahan

Tim Pemprov Jatim Turun ke Jember, Hasilnya Ditunggu Mendagri

Jember (beritajatim.com) – Tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan turun ke Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti persoalan belum kelarnya peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Saat ini, pengeluaran dan belanja daerah di Jember masih menggunakan peraturan bupati.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi Nasdem Dedy Dwi Setiawan mengatakan, penyelesaian masalah APBD sudah ada tindak lanjut dari gubernur. “Informasinya, 24-26 Juni 2020, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun ke Jember untuk pembahasan APBD,” katanya.

Pimpinan DPRD Jember sudah bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan dimediatori Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI La Nyalla Matalitti, di Jakarta, Senin (22/6/2020) kemarin. Dalam siaran pers DPD RI, Tito mengatakan, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Mekanisme cek and keberimbangan tidak berjalan.

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” kata Tito.

Sementara itu, La Nyalla mengatakan, forum konsultasi ini digagas untuk mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara bupati dan DPRD Kabupaten Jember, yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah. “Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.

DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut. “Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut,” kata La Nyalla.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Gerindra Ahmad Halim mengatakan, dalam rapat itu pemerintah pusat sebenarnya sudah tahu jika bupati terlambat dalam menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2020 dan pengajuan Rencana APBD. “Dari sini bupati menyalahi penyusunan tentang APBD,” katanya, Selasa (23/6/2020).

Halim mengatakan, karena APBD 2020 belum disetujui DPRD dan bupati, maka peraturan kepala daerah boleh diterbitkan namun hanya untuk membiayai hal-hal bersifat wajib, mendesak, dan mengikat. “Namun kenyataannya pemkab menafsirkan bahwa perkada tersebut bersifat seperti (perda) APBD. Selama APBD belum disetujui, peraturan kepala daerah hanya untuk mengisi kekosongan hukum,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar